Basuki Minta Rp 46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Bangun Ibu Kota Baru

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan dana sebesar Rp 46 triliun untuk pembangunan ibu kota baru ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Anggaran diusulkan untuk periode 2022 sampai 2024.

Basuki bilang, Kementerian PUPR sedang melakukan penyusunan kebutuhan anggaran untuk pembangunan pusat pemerintahan di lokasi IKN untuk diusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dana yang diminta Kementerian PUPR nantinya akan diperuntukan untuk membangun berbagai infrastruktur seperti kantor presiden dan wakilnya, gedung parlemen baru, hingga infrastruktur dasar seperti jalan.

"2022 sampai 2024 untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yaitu kantor presiden, kantor wakil presiden, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik itu sekitar Rp 46 sekian triliun," terang Basuki dikutip dari Tribunnews, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Dana Pemulihan Covid-19 untuk Proyek Ibu Kota Baru Jadi Polemik

Menteri yang mengawali karier sebagai PNS ini menyebut, kementeriannya sejauh ini belum memiliki anggaran untuk memulai proyek pembangunan di ibu kota baru.

"Sampai saat ini tidak ada anggaran di PUPR untuk IKN, karena dalam surat Menteri Keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," kata Basuki.

Soal asal dana pembangunan IKN yang rencananya diambil dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi, hal itu sepenuhnya berada di kewenangan Kementerian Keuangan.

"Kami sebagai user, apakah itu (diambil dari) PEN, saya tidak mengerti," sambung Basuki.

Baca juga: Sering Dianggap Mata Uang Islam, dari Mana Asal Dinar dan Dirham?

Basuki pun memastikan anggaran pembangunan IKN tidak akan mengganggu program-program PUPR terkait kerakyatan.

"Insya Allah tidak dibebani lagi (ke PUPR) karena itu di luar DIPA. Tapi kalau itu di-refocusing dari DIPA, saya akan jaga betul yang untuk kerakyatan ini, karena tidak mungkin Rp 46 triliun dibebankan pada DIPA kita semua," tuturnya.

rendering_indonesia Desain istana negara di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur.

Jadi polemik

Rencana penggunaan dana PEN 2022 untuk proyek ibu kota baru masih menimbulkan polemik. Kementerian Keuangan masih melihat apakah bisa masuk ke PEN atau cukup memaksimalkan anggaran yang ada di kementerian saja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut total dana PEN yang dianggarkan dari APBN mencapai Rp 455,62 triliun. Satu dari tiga pos alokasinya yaitu untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp Rp 178,3 triliun.

Baca juga: Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Alokasi untuk ibu kota baru bisa masuk ke pos ini, salah satunya untuk Kementerian PUPR, sehingga bisa dipakai untuk proyek pembangunan IKN yang nantinya diberi nama Kota Nusantara tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 19 Januari 2022 lalu. Rapat tersebut juga membahas evaluasi APBN 2021, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, serta rencana APBN dan PEN 2022.

Sri Mulyani mengungkapkan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada tahun 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi trigger awal. Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.