8 Kritik Tajam Susi ke Pemerintah Jokowi setelah Tak Lagi Jadi Menteri

KOMPAS.com - Nama eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali jadi perbincangan publik Tanah Air. Baru-baru ini, armada pesawat dari maskapai miliknya Susi Air, diusir paksa dari hanggar Bandara Robert Atty Bessing, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Setelah tak lagi menjabat sebagai pembantu presiden, Susi Pudjiastuti kini memang fokus mengurus bisnisnya. Ia juga diketahui cukup sering mengunggah aktivitasnya di media sosial.

Di dunia maya dengan jutaan pengikut, baik Instagram maupun Twitter, Susi Pudjiastuti terbilang cukup vokal dalam mengkritik pemerintah jika dinilainya keliru, termasuk berbagai kebijakan dari mantan atasannya, Presiden Jokowi.

Baca juga: Kecurigaan KPPU: Minyak Goreng Dijual Mahal, padahal dari Kebun Sendiri

Berikut ini sederet kritik yang pernah dilontarkan Susi Pudjiastuti setelah tak lagi menjabat sebagai anggota kabinet:

1. Perlakuan istimewa karantina pejabat

Susi Pudjiastuti mempertanyakan kebijakan karantina para pejabat dengan masyarakat sipil yang menurutnya sungguh berbeda perlakuannya.

Pertanyaan tersebut ia lontarkan melalui postingan Instagram Kompas.com Selasa (21/12/2021), yang mengunggah berita "Luhut: Banyak Orang Berduit tapi Minta Fasilitas Karantina Gratis".

"Kenapa pejabat boleh di rumah mereka sendiri tapi masyarakat tidak boleh di rumah sendiri? Kenapa pejabat saja yang boleh berhemat tapi masyarakat tidak boleh?" tanya Susi Pudjiastuti pada kolom postingan tersebut.

Baca juga: Mengapa Perusahaan Malaysia Menguasai Banyak Kebun Sawit di Indonesia?

Postingan tersebut diunggah tak lama setelah kelonggaran karantina mandiri di rumah yang diberikan pemerintah untuk para pejabat negara, salah satunya anggota DPR Mulan Jameela dan keluarganya yang baru berlibur dari Turki.

Di sisi lain, masyarakat biasa justru diharuskan melakukan karantina di hotel dengan biaya ditanggung sendiri.

2. Kritik proyek Jokowi

Susi Pudjiastuti juga blak-blakan menyebut berbagai proyek pemerintah di Indonesia masih carut-marut.

Menurut Susi Pudjiastuti, berantakannya proyek tersebut tak lain karena pola pikir yang terbalik. Banyak pemimpin yang dia rasa belum bisa memprioritaskan satu dari lain hal.

"Saya dulu waktu masuk jadi menteri, kepala saya terbalik-balik logikanya. Saya pikir saya tidak terbalik, tapi orang yang (pola pikirnya) terbalik. Terlalu banyak inkonsisten," kata Susi Pudjiastuti saat berbincang bersama Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Ada Dugaan Kongkalikong Kartel Minyak Goreng, Ini Jawaban Pemerintah

Salah satu proyek yang carut-marut adalah pembangunan bandara di salah satu wilayah. Setelah dibangun bandara, tidak disediakan lampu sehingga bandara tersebut tidak bisa digunakan pada malam hari.

Namun lucunya ungkap Susi Pudjiastuti, lampu jalan menuju bandara berkilo-kilo meter jauhnya justru disediakan.

"Lampu dari kota ke bandara, itu 30 kilometer dibikin. Saya tanya buat apa lampu itu? Saya bilang, on the way tidak ada (juga tidak) apa-apa, sedangkan di bandara gelap. Lampu bandara (dianggap) tidak perlu, yang mungkin cuma Rp 1 miliar," seloroh Susi Pudjiastuti.

Contoh lainnya adalah pembangunan pelabuhan perikanan yang tak disertai dengan akses jalan menuju ke pelabuhan tersebut.

Pembangunan pelabuhan tak lain bertujuan untuk bisa melakukan ekspor perikanan terintegrasi. Jika ingin terintegrasi, seharusnya pelabuhan dibuat dekat dengan bandara. Namun dalam banyak kasus, pelabuhan justru jauh dari bandara.

Baca juga: Jokowi Janji Tak Ada Impor Beras hingga Juni, Susi: Setelah Juni?

"Ini pelabuhan di sisi pulau mana, bandaranya di pulau mana," papar Susi Pudjiastuti.

3. Pembukaan ekspor benih lobster

Polemik pembukaan impor benih lobster sempat mengemuka saat Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat Edhy Prabowo, politisi Partai Gerindra yang belakangan diciduk KPK.

Susi Pudjiastuti menyebutkan, kebijakan ekspor benih lobster merupakan hal yang aneh, karena hanya Indonesia saja yang mengizinkan ekspor benih lobster.