Karut-marut Sengketa Unit Link, OJK Diminta Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa korban produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link dengan tiga perusahaan asuransi terus saja bergulir menjadi bola salju.

Beberapa waktu lalu, komunitas korban asuransi Prudential, AXA Mandiri, dan AIA melakukan aksi massa di depan Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Koordinator komunitas korban Maria Trihartarti mengatakan, saat ini semuanya tergantung bagaimana sikap dari OJK.

Baca juga: Sengketa Unit Link, Beberapa Korban Dikabarkan Setuju Gunakan Jalur LAPS SJK

"OJK adalah otoritas. Jadi, pakailah otoritasnya untuk selesaikan ini. OJK jangan takut sama perusahaan asuransi. Padahal yang bayar itu uang nasabah, harusnya mereka lebih berat ke perlindungan konsumen," ungkap dia kepada Kompas.com di depan Gedung OJK, Selasa lalu.

Teranyar, sejumlah pemegang polis asuransi unit link terkait dikabarkan telah sepakat untuk menggunakan jalur LAPS SJK, untuk menyelesaikan gugatan terkait polis unit link mereka di tiga perusahaan asuransi tersebut.

"Pemanfaatan LAPS SJK ini diyakini para pemegang polis dapat memberikan solusi yang lebih fair dan obyektif," ujar Ketua LAPS SJK Himawan Subiantoro dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

Himawan menjelaskan, mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase LAPS SJK dilakukan setelah sengketa konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan gagal diselesaikan secara bilateral atau internal dispute resolution.

Sebelumnya ia bilang, ketiga perusahaan asuransi disebut telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah pemegang polis. Sebagian pemegang polis telah menerima pengembalian premi yang diselesaikan secara bilateral melalui proses internal dispute resolution.

Baca juga: Demi Lindungi Nasabah Asuransi, OJK Rilis Surat Edaran soal Unit Link, Ini Isinya

Selain itu, OJK juga sudah meminta kepada para pemegang polis unit link yang hingga kini belum mencapai kesepakatan untuk melanjutkan kasusnya melalui forum arbitrase LAPS SJK.

Padahal sebelumnya, Maria Trihartarti mengatakan, pihaknya tidak berniat mengajukan permasalahan ini ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) karena ada 11 kriteria pengaduan yang ditolak LAPS SJK.

"Kalau LAPS itu benar, kasus kami ini mereka tidak mau terima, dia akan tolak. Kasus kami ini kan pra polis. Pertama, ada unsur misselling, terus bersifat pidana, kan ada penipuan, ketidakjujuran agen itu nomor dua. Nomor tiganya kan kasus ini bersifat masif," kata dia kepada Kompas.com di depan Gedung OJK baru-baru ini.

Ia mengatakan, ketiga unsur tersebut pasti akan ditolak oleh LAPS SJK. Ia menceritakan, salah satu anggota mereka sudah menyampaikan masalah ke LAPS SJK, tetapi ditolak. Menurut Maria, LAPS SJK justru meminta pihaknya untuk ke Bareskrim karena ada unsur pidana.

Lain padang lain belalang, ketiga perusahaan asuransi yang tersangkut kasus unit link ini justru kompak ingin selesaikan masalah lewat LAPS SJK.

Misalnya, Chief Marketing and Communications Officer Prudential Indonesia Luskito Hambali mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk menyelesaikan keluhan dari masing-masing individu dalam kelompok tersebut.

Ia menambahkan, upaya penyelesaian telah dilakukan dari nasabah menyampaikan keluhan langsung kepada perusahaan, hingga Prudential Indonesia melakukan mediasi dengan difasilitasi oleh OJK sebanyak tiga kali.