Kemenkeu Sebut Bangun Rumah Sendiri Dikenai PPN Sudah Ada Sejak 1994

Kompas.com - 11/04/2022, 22:01 WIB

DPP PPN KMS yaitu berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

"Kalau misal biaya saya (membangun) Rp 1 miliar berarti DPP-nya adalah Rp 200 juta dikali tarif," kata Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bonarsius Sipayung dikutip dari Kontan.

Baca juga: Bangun Rumah Sendiri Kena PPN, Simak Kriteria dan Cara Menghitungnya

"Jadi, kalau dibuat tarif efektifnya adalah 11 persen dikali 20 persen dikali total biaya. Itulah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri," kata dia.

Ilustrasinya, seorang yang membangun rumah senilai Rp 1 miliar, maka PPN yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 22 juta (Rp 1 miliar x 20 persen x 11 persen) atau (Rp 1 miliar x 2,2 persen).

Selanjutnya, KMS pajak bangun rumah sendiri yang dimaksud dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan, sepanjang tenggat waktu, antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun.

Kendati demikian, apabila tahapan kegiatan membangun lebih dari 2 tahun, kegiatan tersebut merupakan kegiatan membangun bangunan yang terpisah, sepanjang memenuhi ketentuan.

Bonar mengatakan, biaya PPN tersebut harus dibayar sendiri oleh pelaku yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Untuk membayarnya, bisa disetorkan ke bank.

Baca juga: Tips dan Untung Rugi Membeli Rumah Lewat Over Kredit

Bonar menambahkan, pelaku dianggap sudah melapor ketika membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan akan masuk ke DJP dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum dalam SSP tersebut.

"Jadi (peraturan) ini juga sudah terutang, saat ini hanya penyesuaian saja," tutur Bonar.

Adapun PPN KMS yaitu berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Menurut Bonar, PPN atas KMS yg telah disetor dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan dan pengisian SSP.

Baca juga: Aturan Baru PPN untuk LPG: Rumus dan Ilustrasi Hitung untuk Badan Usaha, Agen, dan Pangkalan LPG

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tukar Uang Baru 2022 Bisa Rp 200.000 per Paket, Maksimal Rp 1 Juta

Tukar Uang Baru 2022 Bisa Rp 200.000 per Paket, Maksimal Rp 1 Juta

Spend Smart
HIMKI Targetkan Raih Transaksi Rp 150 Juta Dollar AS Lewat Pameran IFEX

HIMKI Targetkan Raih Transaksi Rp 150 Juta Dollar AS Lewat Pameran IFEX

Whats New
Rupa-rupa uang yang Digunakan di Era Majapahit

Rupa-rupa uang yang Digunakan di Era Majapahit

Whats New
Lotus Archi Luncurkan Emas Edisi HUT ke-77 RI

Lotus Archi Luncurkan Emas Edisi HUT ke-77 RI

Rilis
Sandiaga Uno Minta Pelaku Ekraf Gencarkan Penyelenggaraan 'Event' untuk Dorong Ekonomi

Sandiaga Uno Minta Pelaku Ekraf Gencarkan Penyelenggaraan "Event" untuk Dorong Ekonomi

Whats New
Festival Rupiah FERBI 2022 Digelar di GBK, Warga Bisa Tukar Uang Baru dan Beli Uang Bersambung

Festival Rupiah FERBI 2022 Digelar di GBK, Warga Bisa Tukar Uang Baru dan Beli Uang Bersambung

Whats New
PGN Fokus Tingkatkan Utilisasi Gas Bumi dan Jaga Ketahanan Energi

PGN Fokus Tingkatkan Utilisasi Gas Bumi dan Jaga Ketahanan Energi

Whats New
Saksiskan Penandatangan PKB BTN, Menaker: Utamakan 'Win-win Solution'

Saksiskan Penandatangan PKB BTN, Menaker: Utamakan "Win-win Solution"

Rilis
Ingin Berkunjung ke Pameran Mebel dan Kerajinan IFEX 2022, Ini Cara Daftarnya

Ingin Berkunjung ke Pameran Mebel dan Kerajinan IFEX 2022, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Digugat Rp 11 Triliun, Blue Bird Bantah Elliana Wibowo sebagai Pemegang Saham dan Pendiri Perusahaan

Digugat Rp 11 Triliun, Blue Bird Bantah Elliana Wibowo sebagai Pemegang Saham dan Pendiri Perusahaan

Whats New
Papua Ekspor 2.533 Kg Ikan Tuna ke Jepang

Papua Ekspor 2.533 Kg Ikan Tuna ke Jepang

Rilis
Dibuka Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

Dibuka Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

Whats New
Simak Tips Belanja 'Online' Anti Kalap ala 'Influencer', Baca 'Review' hingga Pilih Rating Bintang 4,5 ke Atas

Simak Tips Belanja "Online" Anti Kalap ala "Influencer", Baca "Review" hingga Pilih Rating Bintang 4,5 ke Atas

Spend Smart
Kisah Pedagang Pasar 'Nekat' Jualan Sayur 'Online', Sisca: Dulu Orderan Sebulan hanya 3, Kini Omzet Rp 3 Juta Per Hari

Kisah Pedagang Pasar "Nekat" Jualan Sayur "Online", Sisca: Dulu Orderan Sebulan hanya 3, Kini Omzet Rp 3 Juta Per Hari

Work Smart
Hingga Agustus 2022, Ditemukan 7 Sumur Cadangan Migas Baru

Hingga Agustus 2022, Ditemukan 7 Sumur Cadangan Migas Baru

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.