Mafia Minyak Goreng Orang Dalam Kemendag, Ekonom: "Wajar" Pengungkapannya Lama

Kompas.com - 21/04/2022, 06:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardana sebagai tersangka kasus penyelewangan minyak goreng.

Selain Indrasari, Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lainnya yang merupakan pengusaha swasta besar, sehingga total ada empat tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam kasus mafia minyak goreng ini.

Adapun ketiga tersangka lainnya adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka.

Baca juga: Dirjennya Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng, Mendag Langsung Tunjuk Plt

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai wajar apabila proses pengungkapan mafia minyak goreng butuh waktu yang lama atau hampir 1 bulan. Sebab, salah satau tersangkanya merupakan "orang dalam" dari pembuat kebijakan itu sendiri.

"Penetapan tersangka mafia sawit oleh Kejagung menunjukkan bahwa selama ini pejabat Kementerian yang harusnya melakukan pengawasan terhadap tata niaga CPO dan minyak goreng justru menjadi bagian dari permainan mafia. Wajar apabila proses pengungkapan mafia minyak goreng butuh waktu yang lama atau hampir 1 bulan. Kalau dihitung dari statement Menteri Perdagangan yang akan umumkan tersangka pada 21 Maret 2022 lalu," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/4/2022).

Bhima menilai, akibat dari kejadian ini, jutaan konsumen dan pelaku usaha kecil harus membayar kelangkaan pasokan minyak goreng kemasan dengan harga yang sangat mahal.

Selain itu Bhima juga mengatakan, akar masalah munculnya suap di internal Kementerian Perdagangan karena disparitas harga minyak goreng yang di ekspor dengan harga di dalam negeri terlalu jauh.

Baca juga: Kejutan di Balik Gaib dan Mahalnya Minyak Goreng

Kondisi ini pun dimanfaatkan para mafia untuk melanggar kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

"Artinya, yang salah bukan kebijakan DMO untuk penuhi pasokan didalam negeri tapi masalahnya di pengawasan. Pasokan minyak goreng kemasan memang seharusnya aman ketika HET dan DMO diterapkan. Buktinya stok minyak goreng hasil DMO per 14 Februari-8 Maret 2022 telah mencapai 573.890 ton, melebihi kebutuhan bulanan. Kalau terjadi kelangkaan maka jelas ada kongkalikong produsen dengan oknum kementerian," jelas Bhima.

Bhima juga menyarankan ke pemerintah apabila perusahaan yang dinyatakan sebagai tersangka sudah memiliki titik terang dan benar-benar terlibat praktik suap, pemerintah bisa membekukan izin operasi perusahaannya terlebih dahulu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Parkir di Zona Merah, 3 Emiten Ini Catatkan Koreksi Paling Dalam

IHSG Parkir di Zona Merah, 3 Emiten Ini Catatkan Koreksi Paling Dalam

Whats New
Bappenas Luncurkan INFF Atasi Kesenjangan Pembiayaan Sebelum 2030

Bappenas Luncurkan INFF Atasi Kesenjangan Pembiayaan Sebelum 2030

Whats New
Bangun Kantor Baru di Semarang, CBN Perluas Pasar Jaringan Fiber Optik di Jateng-DIY

Bangun Kantor Baru di Semarang, CBN Perluas Pasar Jaringan Fiber Optik di Jateng-DIY

Whats New
Harga Mi Instan Diprediksi Naik 3 Kali Lipat, Ini Tanggapan Pekerja dan Mahasiswa

Harga Mi Instan Diprediksi Naik 3 Kali Lipat, Ini Tanggapan Pekerja dan Mahasiswa

Whats New
Ini Alasan Kemenhub Naikkan Tarif Ojol

Ini Alasan Kemenhub Naikkan Tarif Ojol

Whats New
BEI Jadi Bursa dengan IPO Terbanyak di ASEAN 4 Tahun Berturut-turut

BEI Jadi Bursa dengan IPO Terbanyak di ASEAN 4 Tahun Berturut-turut

Whats New
Genjot Kinerja, Mitratel Tawarkan Skema Bisnis Atraktif untuk Semua Operator Telekomunikasi

Genjot Kinerja, Mitratel Tawarkan Skema Bisnis Atraktif untuk Semua Operator Telekomunikasi

Rilis
Irjen Ferdy Sambo Terima Gaji Besar, Berapa Total Per Bulan?

Irjen Ferdy Sambo Terima Gaji Besar, Berapa Total Per Bulan?

Whats New
Apa yang Harus Dilakukan Saat Mendapat Surat Tilang ETLE?

Apa yang Harus Dilakukan Saat Mendapat Surat Tilang ETLE?

Whats New
Satgas BLBI Sita Aset Tanah dan Bangunan Milik Sjamsul Nursalim

Satgas BLBI Sita Aset Tanah dan Bangunan Milik Sjamsul Nursalim

Whats New
Lebih Tinggi dari RI, Ekonomi Filipina Tumbuh 7,4 Persen di Kuartal II-2022

Lebih Tinggi dari RI, Ekonomi Filipina Tumbuh 7,4 Persen di Kuartal II-2022

Whats New
Mentan Peringatkan Harga Mi Instan Melejit, Sarankan Makan Singkong

Mentan Peringatkan Harga Mi Instan Melejit, Sarankan Makan Singkong

Whats New
Menteri PUPR: Lelang Proyek Kawasan Inti IKN Rampung Agustus Tahun Ini

Menteri PUPR: Lelang Proyek Kawasan Inti IKN Rampung Agustus Tahun Ini

Whats New
Sempat Ada Antrean Panjang di SPBU Bogor, Pertamina: 'Weekend' Ada Peningkatan Konsumsi BBM

Sempat Ada Antrean Panjang di SPBU Bogor, Pertamina: "Weekend" Ada Peningkatan Konsumsi BBM

Whats New
Ini Daftar 13 Proyek Strategis Nasional Baru

Ini Daftar 13 Proyek Strategis Nasional Baru

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.