Tinggal 24 Hari Lagi, DJP Sebar 18 Juta E-mail Imbau Wajib Pajak Lapor Harta PPS

Kompas.com - 06/06/2022, 20:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mengirimkan tambahan 18 juta surat elektronik (surel) atau e-mail kepada wajib pajak untuk mengingatkan agar segera mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).

Hal itu mengingat batas waktu untuk melaporkan harta melalui PPS hanya tinggal 24 hari, atau akan berakhir pada 30 Juni 2022. Adapun pelaporan harta melalui PPS telah dimulai sejak 1 Januari 2022 lalu.

"E-mail ini sifatnya mengingatkan, jadi kalau yang sudah mengikuti atau tidak perlu mengikuti, sudah tulis di bawah untuk diabaikan email-nya," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor usai Tax Gathering Kanwil Ditjen Pajak Jaksel I di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Tak Ada Perpanjangan Masa Lapor Harta PPS, Hindari Potensi Kena Denda 200 Persen

Ia menjelaskan, tambahan 18 juta e-mail yang dikirimkan ke wajib pajak tersebut, tidak termasuk e-mail yang sebelumnya sudah dikirimkan DJP yang mencapai 1,6 juta e-mail pada 24 Maret 2022 lalu.

Neil bilang, 18 juta e-mail yang mulai disebar DJP sejak akhir Mei dan masih terus berlangsung. Dia meminta para wajib pajak memanfaatkan PPS untuk mengungkapkan kewajiban yang belum dilakukan secara sukarela, melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta.

Menurutnya, PPS merupakan momentum bagi wajib pajak memperbaiki kepatuhan perpajakannya. Neil juga menekankan, tidak akan ada perpanjangan waktu PPS sehingga dipastikan akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang.

"Saya pikir (enggak akan diperpanjang), karena ini kesempatan terakhir," kata dia.

Baca juga: Ditjen Pajak: Manfaatkan PPS, Ini Kesempatan untuk Mengamankan Aset

Adapun DJP mencatat hingga 5 Juni 2022, sebanyak 61.315 wajib pajak telah mengikuti PPS dengan 71.950 surat keterangan. Nilai harta bersih yang diungkapkan dari pelaporan itu mencapai Rp 125,2 triliun dengan jumlah pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 12,56 triliun.

Secara rinci, nilai harta bersih itu terdiri dari deklarasi dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp 108,8 triliun, investasi sebesar Rp 7,1 triliun, serta deklarasi luar negeri sebesar Rp 9,16 triliun.

Sebagai informasi, bagi wajib pajak yang akan mengikuti PPS dapat melakukan secara online melalui laman https://pajak.go.id/pps tanpa perlu mendatangi kantor pajak. Selain itu, jika membutuhkan keretangan lebih lanjut dapat melalui kring pajak 1500800.

Baca juga: Bingung Mau Ikut PPS atau Hanya Pembetulan SPT? Pertimbangkan Hal Ini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upah PMI Sektor Domestik di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta

Upah PMI Sektor Domestik di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10,6 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10,6 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

Whats New
Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Spend Smart
Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.870,5 per Dollar AS

Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.870,5 per Dollar AS

Whats New
Dirut PLN Ungkap Adanya Potensi Krisis Pasokan Batu Bara

Dirut PLN Ungkap Adanya Potensi Krisis Pasokan Batu Bara

Whats New
BKN Sebut ASN RI Lebih dari 4,3 Juta, Tapi Jumlah Perempuan Jadi Pimpinan Masih Minim

BKN Sebut ASN RI Lebih dari 4,3 Juta, Tapi Jumlah Perempuan Jadi Pimpinan Masih Minim

Whats New
Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Rilis
Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Whats New
Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Whats New
OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

Whats New
Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Whats New
Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Whats New
Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Whats New
Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

BrandzView
Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.