Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com bertanya (konsultasi) dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

Maju Mundur Pajak Karbon: Dari Regulasi Tak Kunjung Rampung sampai Risiko Global

Kompas.com - 25/06/2022, 06:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 

PEMERINTAH menunda lagi penerapan pajak karbon mulai 1 Juli 2022. Ini merupakan penundaan kedua atas jadwal penerapan pajak karbon. Belum tuntasnya kesiapan regulasi dan sektor terkait serta risiko perekonomian global jadi pertimbangan.

Pajak karbon adalah amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ketentuan Penutup UU HPP, tepatnya Pasal 17 Ayat (3), menyatakan pajak karbon mulai diterapkan pada 1 April 2022. Sasarannya, pajak karbon akan diterapkan penuh pada 2025.

Baca juga: Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP

Klausul di ketentuan penutup UU HPP itu menyatakan pula bahwa pembangkit listrik tenaga uap batu bara akan menjadi yang pertama dikenai pajak karbon, menggunakan tarif Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan setara memakai mekanisme cap and tax.

Adapun ketentuan tentang pajak karbon termaktub dalam Bab VI UU HPP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya tentang UU HPP pada 7 Oktober 2021 mengurai nantinya akan ada dua skema dalam penerapan pajak karbon, yaitu cap and trade dan cap and tax.

Skema Pajak Karbon di UU HPPKOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Skema Pajak Karbon di UU HPP

Entitas yang menghasilkan emisi melebihi batas atas (cap) emisi karbon diharuskan membeli izin emisi (SIE) dari entitas yang emisinya masih di bawah cap atau membeli sertifikat penurunan emisi (SPE/offset karbon).

Dalam hal entitas itu tak bisa membeli SIE atau SPE atas kelebihan emisinya, sisa emisi itu akan dikenakan pajak karbon. 

Penundaan pertama

Pada 28 Maret 2022, Kementerian Keuangan mengumumkan penundaan penerapan pajak karbon. Pemberlakuan pajak karbon dijadwal ulang menjadi mulai 1 Juli 2022.

"Kami melihat ruang untuk menunda penerapan dari pajak karbon ini yang semula 1 April 2022 ini dapat kita tunda ke sekitar bulan Juli sambil kami menyiapkan peraturan perundang-undangan yang semakin komprehensif," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN Edisi Maret 2022, Senin (28/3/2022).

Menurut Febrio, peraturan perundangan yang memayungi pajak karbon tidak hanya turunan dari UU HPP.  Dia antara lain merujuk keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. 

"Karena memang juga ada Perpres 98 terkait dengan nilai ekonomi karbon yang memang dari awal kami ingin memastikan konsistensi kebijakan dari pajak karbon ini adalah dalam konteks nilai ekonomi karbon," ujar Febrio.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IFG Life Bayar Klaim Nasabah Eks Jiwasraya Senilai Rp 4,4 Triliun

IFG Life Bayar Klaim Nasabah Eks Jiwasraya Senilai Rp 4,4 Triliun

Whats New
3 Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan secara Online

3 Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan secara Online

Whats New
Buwas: Bulog Jamin Kebutuhan Beras Tersedia di Masyarakat dengan Harga Terjangkau

Buwas: Bulog Jamin Kebutuhan Beras Tersedia di Masyarakat dengan Harga Terjangkau

Whats New
Kemendag Musnahkan Produk Elektronik hingga Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Kemendag Musnahkan Produk Elektronik hingga Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Whats New
Kunjungi Yayasan Sinar Pelangi, Sido Muncul Tambah Nominal Donasi Jadi Rp 320 Juta

Kunjungi Yayasan Sinar Pelangi, Sido Muncul Tambah Nominal Donasi Jadi Rp 320 Juta

Whats New
Pemerintah Alokasikan PMN Rp 258 Miliar untuk Mengalirkan Listrik 97 Desa Terpencil di NTT

Pemerintah Alokasikan PMN Rp 258 Miliar untuk Mengalirkan Listrik 97 Desa Terpencil di NTT

Whats New
Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan atau KIS dengan NIK di HP

Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan atau KIS dengan NIK di HP

Spend Smart
Biaya Top Up DANA di Alfamart, Cara, dan Minimalnya

Biaya Top Up DANA di Alfamart, Cara, dan Minimalnya

Spend Smart
Ada Pemeliharaan Jalan di Tol JORR Seksi E hingga 2 Oktober, Ini Jadwal dan Lokasinya

Ada Pemeliharaan Jalan di Tol JORR Seksi E hingga 2 Oktober, Ini Jadwal dan Lokasinya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Cara Ambil BLT BBM 2022 di Kantor Pos, Syarat, dan Cek Penerimanya

Cara Ambil BLT BBM 2022 di Kantor Pos, Syarat, dan Cek Penerimanya

Whats New
Info Biaya Admin BCA Gold Per Bulan dan Limitnya

Info Biaya Admin BCA Gold Per Bulan dan Limitnya

Spend Smart
Bagaimana Jika BSU Rp 600.000 Gagal Tersalurkan Karena Rekening Bermasalah?

Bagaimana Jika BSU Rp 600.000 Gagal Tersalurkan Karena Rekening Bermasalah?

Whats New
Kapan Waktu yang Tepat untuk Membeli Emas?

Kapan Waktu yang Tepat untuk Membeli Emas?

Earn Smart
BSU 2022 Tahap 3 Cair Mulai Besok, Ini Cara Cek Penerima secara Online

BSU 2022 Tahap 3 Cair Mulai Besok, Ini Cara Cek Penerima secara Online

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.