Luhut Terima Laporan Audit, Tak Mau Minyak Sawit RI Diatur Malaysia dan Pemda Diminta Waspadai Uang "Pelicin"

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik kelangkaan serta tingginya harga minyak goreng sejak Februari lalu hingga kini terus diupayakan pemerintah untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, pemerintah berupaya menyelesaikan dari hilir ke hulu.

Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja di industri tersebut. Selain itu, industri ini juga merupakan penghasil eskpor terbesar.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola kelapa sawit.

"Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, presiden memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan saat ini. Pemerintah juga terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu hingga hilir," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di acara Penyerahan Data Perkebunan Sawit Kabupaten dalam rangka Audit Perkebunan Sawit Seluruh Indonesia, Kamis (7/7/2022).

Baca juga: Luhut Geram Minyak Sawit RI Diatur Malaysia: yang Benar Sajalah!

Menko Luhut menyampaikan pemerintah terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu (perkebunan) sampai ke hilir (industri pengolahan kelapa sawit, oleochemical, biodiesel). Hal ini akan membantu melengkapi data dan informasi, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat.

Dihadapkan pada situasi tekanan ekonomi dunia, peran kelapa sawit sangat besar, baik dari sisi hulu maupun hilir. Kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi Indonesia. Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga tandan buah segar (TBS) dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.

Luhut bilang, permasalahan masih terjadi di sisi hulu, realisasi ekspor masih membutuhkan waktu untuk kembali normal pasca larangan ekspor. Namun, di awal Juli telah terjadi percepatan realisasi ekspor mencapai 267.000 ton dalam sehari.

Baca juga: Gapki Ungkap Alasan Pabrik Kelapa Sawit Sulit Beli TBS Petani

Tujuan Audit agar Tak Diatur Negara Lain

Luhut saat memberikan sambutan dalam penyerahan data audit mengaku geram lantaran minyak kelapa sawit Indonesia diatur oleh negara lain. Padahal, Indonesia merupakan penghasil minyak nabati terbesar di dunia.

"Bangsa kita selama ini enggak bisa diatur orang, kita jangan mau diatur. Kita yang ngatur diri kita dan kita yang atur minyak kelapa sawit dunia, masa dari Kuala Lumpur, yang benar saja lah," kata Luhut.

Maka dari itu, dengan pelaksanaan audit ini lanjut Luhut, bertujuan agar harga minyak sawit Indonesia tidak diatur oleh negara lain. Malah mantan Menko Polhukam ini begitu yakin, harga minyak sawit dunia bisa dikendalikan Indonesia.

Terpenting, kata Luhut, dengan audit tersebut bisa berdampak terhadap harga tandan buah segar (TBS) yang diharapkan bisa kembali naik.

Baca juga: Luhut Peringatkan Pemda: Kalau Ada Perkebunan Kasih Pelicin, Jangan Terima!