Membesarnya target belanja ini memberi ruang penambahan alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi. Pemerintah mendapatkan tambahan alokasi subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun, dan tambahan alokasi pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp 275 triliun, terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp 234 triliun serta kompensasi listrik sebesar Rp 41 triliun. Selain itu masih ada tambahan program perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.
Dengan postur baru APBN 2022 yang lebih besar, ditambah dengan realisasi APBN semester 1 tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif. Realisasi penerimaan perpajakan hingga Mei 2022 mencapai Rp 846,12 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan 705,82 triliun dan bea cukai Rp 140,3 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan dan cukai ini mencapai 47,4 persen dari target Rp 1.784 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) hingga Mei 2022 sebesar Rp 224,14 triliun atau 46,5 persen dari target sebesar Rp 481,6 triliun.
Realisasi belanja subsidi menunjukkan balance sheet yang baik. Realisasi belanja hingga akhir semester 1 tahun 2022 mencapai Rp 938,17 triliun atau 30,2 triliun dari pagu belanja negara sebesar Rp 3.106,4 triliun. Khusus untuk belanja subsidi dan bunga SBN menunjukkan tata kelola yang sehat dan baik. Belanja subsidi sampai semester 1 tahun 2022 mencapai Rp 96,4 triliun atau 34,0 persen dari pagu APBN. Realisasi subsidi tersebut terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 75,6 triliun atau 36,2 persen pagu APBN. Sementara realisasi subsidi non energi sebesar Rp 20,8 triliun 27,9 persen dari pagu APBN.
Belanja bunga dan pinjaman mencapai Rp 186,1 triliun atau 45,8 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 405,86 triliun. Terjadi peningkatan beban bunga SBN tertinggi di Juni 2022 di mana imbal hasil SBN menyentuh level 7,53 persen. Peningkatan tersebut telah melampaui target dalam APBN sebesar 6,8 persen. Dari bekal kinerja APBN semester 1 tahun 2022, ditambah dengan sal dan atau silpa tahun lalu, pemerintah memiliki likuiditas yang memadai.
Karena itu, strategi penarikan SBN kita juga berubah dari semula mengedepankan front loading strategy menjadi backloading strategy. Pendekatan ini dapat mengurangi penarikan utang baru di tengah mahalnya cost of fund. Terlihat penarikan SBN yang dilakukan pemerintah pada semester 1 lalu sangat rendah, hanya Rp 182,4 triliun atau hanya 19 persen dari pagu.
Dengan kinerja APBN dan pilihan pendekatan yang akurat, kita perlu yakin APBN sangat kredibel dan memiliki daya tahan menghadapi guncangan eksternal yang ada. Dengan tetap mempertimbangkan resiko resiko eksternal, diimbangi pengelolaan APBN yang sehat, kita tetap optimis pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 ini pada kisaran 4,7- 5,2 persen.
Namun upaya memitigasi resiko tidak cukup dari tata kelola APBN yang prediktif. Langkah lain adalah pemerintah perlu menggerakkan forum G 20 lebih optimal, menghindarkan forum G20 dari aksi bullying terhadap Rusia seperti yang dilakukan Barat dan sekutunya. Terus mengoptimalkan pembukaan jalan pengurangan sanksi terhadap Rusia, terutama mendorong upaya distribusi kembali pangan, pupuk, dan migas Ukraina dan Rusia ke pasar global, sejalan dengan mendorong perundingan perdamaian untuk menyelesaikan perang. Tanpa berakhirnya perang, dan produk-produk komoditas Rusia tetap tidak masuk ke pasar global, ekonomi global akan senantiasa dalam bayang bayang hantu stagflasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.