Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024

Kompas.com - 16/08/2022, 19:06 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat mencapai 0 persen.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

"Alhamdulillah sekarang (tingkat kemiskinan ekstrem) sudah 2 persen," kata dia.

Baca juga: Menkop: Harga Minyak Makan Merah Bisa Lebih Murah dari Minyak Goreng

Selain itu ia menjabarkan, pada sasaran pembangunan tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka akan ditekan antara 5,3 persen sampai 5,6 persen. Sementara, realisasi rasio gini diharapkan akan berada antara 0,375 ke 0,378.

Suharso menyampaikan, pada sasaran pembangunan tahun 2023 diharapkan Indeks Pembangunan Manusia ada di angka 73,49. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada level 105 sampai 107 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) ada pada level 107 sampai 108.

Ia menegaskan, Indonesia perlu menjaga momentum pemulihan ekonomi. Terlebih, ruang bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum bonus demografi terbuka pada tahun ini hingga 2040-an.

Oleh karena itu, negara perlu menjaga agar rasio ketergantungan tetap di angka 41, melalui penetapan sejumlah sasaran pembangunan di atas.

Baca juga: Menko Perekonomian: Tantangan Hiperinflasi Rasanya Dapat Kita Tangani

“Untuk mencapai itu, maka strategi pembangunan adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan," ungkap dia.

"(Selain itu) pembangunan rendah karbon dan transformasi energi ini respons terhadap perubahan iklim, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi, dan terakhir adalah pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN),” sambung dia.

Selain itu, Suharso membeberkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Baca juga: Anggaran Subsidi Energi Turun Tajam pada 2023, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com