Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024

Kompas.com - 16/08/2022, 19:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat mencapai 0 persen.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

"Alhamdulillah sekarang (tingkat kemiskinan ekstrem) sudah 2 persen," kata dia.

Baca juga: Menkop: Harga Minyak Makan Merah Bisa Lebih Murah dari Minyak Goreng

Selain itu ia menjabarkan, pada sasaran pembangunan tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka akan ditekan antara 5,3 persen sampai 5,6 persen. Sementara, realisasi rasio gini diharapkan akan berada antara 0,375 ke 0,378.

Suharso menyampaikan, pada sasaran pembangunan tahun 2023 diharapkan Indeks Pembangunan Manusia ada di angka 73,49. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada level 105 sampai 107 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) ada pada level 107 sampai 108.

Ia menegaskan, Indonesia perlu menjaga momentum pemulihan ekonomi. Terlebih, ruang bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum bonus demografi terbuka pada tahun ini hingga 2040-an.

Oleh karena itu, negara perlu menjaga agar rasio ketergantungan tetap di angka 41, melalui penetapan sejumlah sasaran pembangunan di atas.

Baca juga: Menko Perekonomian: Tantangan Hiperinflasi Rasanya Dapat Kita Tangani

“Untuk mencapai itu, maka strategi pembangunan adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan," ungkap dia.

"(Selain itu) pembangunan rendah karbon dan transformasi energi ini respons terhadap perubahan iklim, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi, dan terakhir adalah pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN),” sambung dia.

Selain itu, Suharso membeberkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Baca juga: Anggaran Subsidi Energi Turun Tajam pada 2023, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meningkat Selama 3 Tahun, Indeks Literasi Ekonomi Syariah Indonesia 2022 Sebesar 23,3 Persen

Meningkat Selama 3 Tahun, Indeks Literasi Ekonomi Syariah Indonesia 2022 Sebesar 23,3 Persen

Whats New
Info Biaya Balik Nama Motor, Syarat, dan Cara Mengurusnya

Info Biaya Balik Nama Motor, Syarat, dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Produsen Alkes OneMed Lepas Saham Ke Publik, Target Himpun Dana IPO Rp 1,2 Triliun

Produsen Alkes OneMed Lepas Saham Ke Publik, Target Himpun Dana IPO Rp 1,2 Triliun

Whats New
Ekspor Produk Halal Indonesia Masih Mini, Ini Penyebabnya Menurut KNEKS

Ekspor Produk Halal Indonesia Masih Mini, Ini Penyebabnya Menurut KNEKS

Whats New
Mayoritas Indeks Sektoral Melemah, IHSG Parkir di Zona Merah

Mayoritas Indeks Sektoral Melemah, IHSG Parkir di Zona Merah

Whats New
Cara Transfer BI Fast di Aplikasi Livin' Bank Mandiri

Cara Transfer BI Fast di Aplikasi Livin' Bank Mandiri

Whats New
Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Turun Jadi 130,8 Miliar Dollar AS

Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Turun Jadi 130,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Ekonomi Digital Dorong E-commerce, tapi Jangan Sampai Banjir Produk Impor

Ekonomi Digital Dorong E-commerce, tapi Jangan Sampai Banjir Produk Impor

Whats New
Memperkokoh Independensi Bank Sentral

Memperkokoh Independensi Bank Sentral

Whats New
Terpapar Sinyal Hawkish The Fed, Nilai Tukar Rupiah Melemah

Terpapar Sinyal Hawkish The Fed, Nilai Tukar Rupiah Melemah

Whats New
Fakta Banjir Tol BSD Km 8, gara-gara Sungai Menyempit hingga Ditargetkan Bebas dari Banjir 2023

Fakta Banjir Tol BSD Km 8, gara-gara Sungai Menyempit hingga Ditargetkan Bebas dari Banjir 2023

Whats New
Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar

Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar

Whats New
Kode Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, dan Lainnya

Kode Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, dan Lainnya

Spend Smart
Hampir Rampung, Pembangunan Pelabuhan Laut Sanur Bali Capai 94 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Pelabuhan Laut Sanur Bali Capai 94 Persen

Whats New
Mengekor Wall Street, IHSG Dibuka di Zona Merah

Mengekor Wall Street, IHSG Dibuka di Zona Merah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.