Kemenkop UKM Bakal Cabut Izin 9 KSP Fiktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus memberantas koperasi simpan pinjamn (KSP) fiktif atau KSP yang menaungi aplikasi pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal.

Pengawas Koperasi Ahli Madya dari Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Masyrifah mengatakan, dari 13 KSP yang ada di data milik Kemenkop UKM, dia menemukan sebanyak 9 KSP merupakan KSP fiktif.

Hal ini dia simpulkan berdasarkan hasil tinjauan langsung di lapangan. Dia bilang, 9 KSP fiktif tersebut tidak ditemukan gedung kantornya tapi memiliki izin dari Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Menhub Tawari Perusahaan Denmark Maersk Line Ikut Kembangkan Pelabuhan Patimban

"Sebanyak 9 koperasi yang akan dicabut perizinannya karena dia punya izin dari AHU rata-rata tahun 2020 dan 2021 namun keberadaannya fiktif," ujarnya saat ditemui di The Gade Coffee and Gold Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Masyrifah menjelaskan, saat mencari gedung KSP tersebut, dia hanya menemukan gedung yang ruangannya dapat disewa per jam.

Bahkan beberapa pada lokasi KSP, ditemukan sudah menjadi kantor sebuah Perseroan Terbatas (PT). Pemilik PT tersebut juga sedang mencari pemilik KSP lantaran alamat kantornya digunakan sebagai alamat KSP fiktif.

"Jadi sama-sama mencari, PT-nya juga lagi mencari keberadaan koperasi ini, kami pun melaporkan tidak ada koperasi yang dimaksud," kata dia.

Baca juga: Saham BCA Sentuh Level Tertinggi, Kekayaan Hartono Bersaudara Melesat

Masyrifah juga sudah mencoba menghubungi narahubung yang diduga sebagai pengurus koperasi, namun mereka mengelak berhubungan dengan KSP fiktif yang dimaksud.

Sementara beberapa persyaratan yang harus dipenuhi KSP di antaranya harus memliki kantor fisik, susunan pengurus, dan jenis usaha yang dijalankan. Namun kesembilan KSP ini tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut.

Oleh karenanya, untuk mencegah lahirnya KSP fiktif di masa mendatang, Masyrifah meminta agar Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kemenkop UKM sebelum menerbitkan izin untuk KSP.