Kepala Otorita Pastikan Pembangunan IKN Tetap Mengusung Kota Rimba

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai menyusun rencana pengembangan infrastruktur bagi penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Otorita IKN Bambang Susantono memastikan bahwa pembangunan IKN tetap akan mengusung kota rimba yang mengedepankan konsep ramah lingkungan.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

"Kan 25 persen cuma yang dibangun, 5-10 persen untuk hijau, sisanya yang 65 persen itu nanti akan tetap jadi hutan. Kita ingin, namanya juga kota hutan, kota rimba raya, jadi yang itu tetap kita pertahankan," kata dia dikutip melalui laman Sekretariat Kabinet.

Baca juga: PTPP Bangun Istana dan Kantor Presiden di IKN Senilai Rp 2,9 triliun

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, untuk pengembangan infrastruktur berupa hunian di IKN tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau TNI-Polri, tetapi juga bagi elemen masyarakat lainnya.

"Ada empat kan sebetulnya, ASN, TNI, Polri, penduduk lokal, kemudian pekerja, sama juga yang di luar itu. Misalnya, nanti ada sekolah-sekolah ada gurunya kan, ada yang lain-lain, kemudian ada misalnya hospital atau rumah sakit, klinik, itu kan juga ada susternya, segala macam itu juga harus diakomodir (huniannya)," ujarnya.

Dalam ratas tersebut, kata Bambang, Presiden meminta agar pengembangan hunian di IKN juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar seperti penduduk lokal dan masyarakat dengan penghasilan rendah.

Baca juga: Menteri PUPR Sebut Anggaran Proyek IKN Nusantara Akan Bertambah Rp 15 Triliun

"Kita tadi lihat petanya semua itu, sehingga nanti hunian yang dikembangkan itu tidak hanya ASN, TNI, Polri, tapi juga yang untuk masyarakat seperti itu, dan masyarakat berpenghasilan rendah tadi juga diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat," lanjutnya.

Terkait jumlah populasi di IKN, akan ada sekitar 200.000 penduduk pada tahun 2024. Angka itu termasuk penduduk yang lokal, pekerja, kemudian juga pendatang.

Bambang bilang, strategi pengembangan infrastruktur merupakan salah satu upaya menjawab pertanyaan investor terkait peluang usaha di IKN. Pihaknya akan membangun infrastruktur dengan populasi yang cukup bagi investor untuk menanamkan modal di sejumlah titik di IKN.

"Yang penting, populasinya cukup untuk para investor itu mempertimbangkan bahwa ini memiliki daya beli yang cukup," ucap dia.

Baca juga: Menteri PUPR: Pembangunan IKN merupakan Sejarah Baru