Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hasanuddin Wahid
Sekjen PKB

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Komisi X DPR-RI.

Membumikan dan Memperluas Dampak Ekonomi Presidensi G20

Kompas.com - 15/11/2022, 08:21 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DI tengah situasi kehidupan perekonomian global yang bergerak fluktuatif, Indonesia justru didaulat oleh negara-negara berkekuatan ekonomi besar yaitu Kelompok Duapuluh (G20) untuk memegang Presidensi G20.

Istimewanya lagi, Presidensi G20 telah berjalan mulus dan akan memasuki hari puncaknya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022 ini.

Presidensi G20 tentu saja suatu yang prestisius. Lebih dari itu, hal tersebut membuktikan bahwa ‘dunia’ semakin memperhitungkan Indonesia dalam bidang perekonomian, dan tata pergaulan global. Sebagaimana diketahui, G20 adalah kelompok informal dari 19 negara plus Uni Eropa, serta pewakilan dari International Monetary Fund (IMF), dan World Bank (WB).

Baca juga: Jelang KTT G20: 5 Poin Utama Pertemuan Biden dan Xi Jinping di Bali

G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia.

Beberapa tujuan pokok

Secara umum G20 bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Namun, ketika didaulat sebagai Presidensi G20 Tahun 2022, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memanfaatkan peran tersebut untuk beberapa tujuan pokok nasional sebagai berikut.

Pertama, mendorong ketahanan ekonomi nasional dan upaya pemulihan dari pandemi Covid-19. Kedua, mendorong pencapaian Indonesia dalam reformasi dan demokrasi. Ketiga, mendorong kepemimpinan dan komitmen Indonesia terhadap isu global. Keempat, mendorong kemajuan budaya, pariwisata, dan industri kreatif. Kelima mengoptimalkan kepentingan nasional lainnya.

Pada intinya, tujuan-tujuan pokok tersebut mengerucut kepada percepatan pertumbuhan ekonomi demi tersedianya lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahterahan rakyat.

Presiden Joko Widodo saat mendadak melakukan kunjungan ke media center Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berada di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung pada Senin (14/11/2022) malam. dok.Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat mendadak melakukan kunjungan ke media center Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berada di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung pada Senin (14/11/2022) malam.
Sebuah anomali

Hal yang membanggakan bahwa dalam konteks G20, Indonesia adalah negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik pada 2022. Indonesia disebut berada di peringkat keenam dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara G20 lainnya.

Bahkan, IMF dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2022, pada 2023 nanti Indonesia berpeluang meraih pertumbuhan terbaik kedua. Menurut prediksi IMF, pada 2023, India bisa bertumbuh 6,1 persen, Indonesai 5 persen, Tiongkok 4,4 persen, Arab Saudi 3,7 persen, Turki 3 persen, kemudian Argentina, dan Korea Selatan masing-masing 2 persen.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Whats New
Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Rilis
IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

Whats New
Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Whats New
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Whats New
Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Whats New
Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Whats New
Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Rilis
Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Whats New
Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Whats New
Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Whats New
Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Whats New
Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Whats New
Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+