Sri Mulyani: Pembiayaan APBN Selama Pandemi Covid-19 Bisa Membuat 2 IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita tentang masa-masa sulitnya mengelola keuangan negara ketika pandemi Covid-19. Kala itu, kebutuhan pembiayaan anggaran melonjak hingga nilainya setara dengan pembangunan dua Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia menjelaskan, pada awal ditetapkan APBN 2020 telah didesain defisitnya sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan kebutuhan pembiayaan hanya Rp 741,8 triliun.

Namun karena kondisi pandemi, desain tersebut dirombak beberapa kali, sebab saat itu penerimaan negara sangat sulit diperoleh akibat roda perekonomian yang tak bergerak. Sementara di sisi lain, kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi sangat besar.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani Atasi Pandemi: Vaksin Belum Produksi, tapi Kita Sudah Kontrak

"Pandemi betul-betul mengubah kebijakan fiskal kita, dan pembahasan mengenai fiskal itu banyak sekali di tempatnya Kantor Menko, kita bicara mengkalibrasi berapa defisitnya," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 untuk mengubah defisit APBN agar bisa dinaikkan menjadi di atas 3 persen.

Maka diterbitkan pula Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 yang mendesain defisit APBN melebar ke 5,07 persen atau senilai Rp 852,9 triliun dengan kebutuhan pembiayaan Rp 1.439,8 triliun.

Baca juga: Bertemu Tony Blair, Bahlil Bahas Investasi di IKN

Tak berselang lama, desain APBN itu kembali dirombak melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dengan defisit menjadi 6,34 persen terhadap PDB, atau senilai Rp 1.039,2 triliun dengan kebutuhan pembiayaan melonjak jadi Rp 1.645,3 triliun.

Dengan demikian, artinya terjadi kenaikan pembiayaan sebesar Rp 900 triliun dari rencana awal APBN 2020. Sri Mulyani bilang, besaran dana tersebut bisa untuk membangun 2 IKN.

"Jadi naiknya hampir 2,5 kali lipat dan kebutuhan pembiayaan kita mencapai Rp 1.600-an triliun, yang itu saya sampaikan kepada Presiden, Rp 900 triliun pembiayaan yang meningkat itu udah dapat 2 IKN Pak. Hanya dalam satu tahun kita meningkat," jelas dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Tidak Ada Pembangunan Menunggu sampai Negaranya Kaya

Bendahara negara itu menuturkan, dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran, maka pemerintah harus pula gencar mencari dananya. Namun pada masa itu pencarian dana juga tidak mudah.

Lantaran, saat itu kondisi pasar surat berharga negara ataupun pasar modal masih sangat bergejolak sehingga menyulitkan pemerintah mendapatkan pembiayaan.

"Persoalannya bukan masalah tambah defisit kemudian kita bisa dapat pendanaan. Waktu itu juga capital market, bond market, semuanya dalam situasi yang sangat-sangat volatile (bergejolak), sehingga waktu kita butuh (pendanaan), banyak situasi di dalam bond market dan capital market itu sangat tidak kondusif," paparnya.

Pada akhirnya, pemerintah harus mencari pembiayaan dari Bank Indonesia dengan skema berbagi beban atau burden sharing. Pembiayaan itu digelontorkan BI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I, II, dan III yang berakhir pada 2022.

"Karena memang waktu itu tantangannya extraordinary (luar biasa), magnitude-nya besar sekali," pungkasnya.

Baca juga: Bahlil Sebut IKN Nusantara ibarat Gadis Cantik, Semakin Diminati Investor