Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Kompas.com - 26/01/2023, 20:30 WIB
Kiki Safitri,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan nominal penyelewengan atau korupsi dana pensiun perusahaan BUMN mencapai sekitar Rp 10 triliun.

"Rp 10 triliunan lah, ada segitu," kata Arya saat ditemui di Sarinah, Kamis (26/1/2023).

Arya mengatakan, setelah Menteri BUMN Erick Thohir menyebut terdapat 65 persen lembaga dana pensiun BUMN yang sakit, saat ini lembaga-lembaga tersebut mulai melakukan perbaikan.

"Jadi saat ini kita betul-betul lakukan perbaikan yang benar ini. Ada beberapa BUMN yang melakukan perbaikan. Ada perubahanlah dibanding sebelumnya," ujar Arya.

Baca juga: Wamen BUMN: Pengelola Dana Pensiun Harus Paham Investasi

Arya mengatakan, kebanyakan masalah yang muncul dalam penyelewangan dana pensiun adalah masalah tata kelola yang masih kurang. Menurutnya, dalam melakukan investasi, perlu ada campur tangan dari perusahaan, yang selama ini tidak dilakukan.

"Kebanyakan masalah investasi, salah satu yang tata kelola yg kurang adalah pemberi kerja yaitu BUMN-nya sendiri. (Mereka) tidak mengarahkan dan juga enggak diminta approval, apakah boleh investasi (disini) atau enggak," jelasnya.

"Jadi semua keputusan ada di dana pensiunnya, bukan di pemberi kerja. Di situlah terjadi kesalahan, di situlah terjadi ruang-ruang yang akhirnya tata kelolanya enggak benar," tambahnya.

Baca juga: Ada Dugaan Penyelewengan, Seluruh Dana Pensiun BUMN Diaudit

 


Arya menambahkan, pihaknya juga tidak tau mengapa pemberj kerja tidak dilibatkan dalam keputusan inveatasi lembaga dana pensiun. Arya menyebut beberapa sektor yang tersangkut perkara tata kelola dana pensiun ini terjadi pasa sektor seperti telekomunikasi hingga perbankan.

"Sekarang sih, gini ya mereka juga setelah itu langsung mulai perbaikan. Mulai makin ketat. Seperti sektor telekomunikasi, perbankan sudah mulai ketat, dan CFO, Direktur Keuangan, dan Direktur SDM harus ikutan," tambahnya.

Hingga saat ini, lembaga dana pensiun BUMN tengah menjalani audit. Arya mengatakan, proses audit akan memakan waktu lama, apalagi jumlah lembaga dana pensiun tersebut sangat banyak dengan nilai penyelewengan yang juga besar.

Baca juga: Erick Thohir Minta Direksi Dana Pensiun Belajar dari Kasus ASABRI dan Jiwasraya: Jangan Mewariskan Masalah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com