Literasi Keuangan Syariah untuk Komunitas Disabilitas

SALAH satu masalah ekonomi yang sulit untuk diatasi adalah kemiskinan. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,57 persen per September 2022.

Sedangkan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2018, ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa.

Tidak ada angka pasti yang menunjukkan berapa jumlah orang dengan disabilitas di Indonesia yang miskin.

Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat dengan disabilitas di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat tanpa disabilitas.

Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan, diskriminasi dan stigma, serta kurangnya dukungan dan fasilitas.

Oleh karena itu, perlu adanya tindakan untuk membantu masyarakat dengan disabilitas mengatasi tantangan dan memperoleh kesejahteraan ekonomi. Untuk itu, peluang kemandirian ekonomi semakin digalakkan walalupun belum maksimal.

BPS menunjukkan bahwa pada 2021, jumlah pekerja dengan disabilitas di Indonesia mencapai 7,04 juta orang atau baru sekitar 5,37 persen dari total penduduk yang bekerja.

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab adanya dan bertahannya kemiskinan di antaranya rendahnya sumber daya yang menjadi syarat produktivitas, buruknya kondisi lingkungan dan rendahnya pengetahuan dan Pendidikan (Munkner dan Walter, 2001).

Dari berbagai faktor ini dapat dilihat bahwa hal yang paling dapat diupayakan oleh individu maupun lembaga untuk mengurai kemiskinan adalah dengan peningkatan pendidikan secara umum dan pendidikan bagi komunitas disabilitas.

Pendidikan dapat menjadi pengurai kemiskinan karena dengan pendidikan maka kualitas sumber daya manusia menjadi meningkat dan akses terhadap pelayanan keuangan akan lebih mudah dan efisien.