RI Harus Utang Lagi ke China Rp 8,3 Triliun untuk Tambal Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Indonesia membutuhkan 550 juta dollar AS yang setara dengan Rp 8,3 triliun (Kurs Rp 15.000 per dollar AS) untuk menambal pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengatakan, dana tersebut dibutuhkan untuk menambal pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar Rp 18,2 triliun.

“Nanti porsi yang kita butuhkan sekitar 550 juta dollar AS, pinjamannya sedang kita ajukan ke China Development Bank (CDB)," kata Tiko saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (13/2/2023).

Baca juga: Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Rp 18,2 Triliun, Suntikan Dana Segera Cair

Tiko mengatakan, saat ini pembicaraan mengenai kebutuhan anggaran pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah diajukan dan sedang proses negosiasi dan diskusi. Terkait dana tersebut, Tiko mengatakan Kementerian BUMN akan membentuk struktur final dan harganya.

“Harusnya dalam 2 minggu ke depan kita akan punya struktur final dan harganya, itu ke KAI nanti loan-nya (pinjaman) dan diturunkan dalam bentuk ekuitas ke KCIC,” lanjut Tiko.

Tiko mengungkapkan, selain dari utang, nantinya anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan ditambal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022 senilai Rp 3,2 triliun, dimana skema yang ditetapkan, 75 persen cost overrun ditutupi dengan pinjaman.

Baca juga: RI-China Sepakati Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sementara itu, 25 persen dari total biaya yang bengkak berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd.

"Porsi ekuitas 25 persen itu memang (dari) PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid-19, KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tegas Tiko.

Baca juga: KCIC: 4 Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tiba di Depo Tegalluar