UMK atau UMR Pontianak dan Seluruh Kalbar 2023

KOMPAS.com - Upah minimum atau juga kerap disebut UMR terus mengalami penyesuaian, tak terkecuali UMR Pontianak (UMK Aceh). Kota Pontianak sendiri merupakan kota terbesar sekaligus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Dikutip dari laman resmi Pemprov Kalbar, untuk gaji UMR Pontianak dan upah minimum se-Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1359/NAKERTRAN/2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

Dalam surat itu ditetapkan UMR Kota Pontianak adalah sebesar Rp 2.750.644 atau mengalami kenaikan dibandingkan gaji UMR Pontianak 2022 sebesar Rp 2.579.616.

UMK Pontianak pada tahun ini juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan UMR Provinsi Kalbar yang ditetapkan sebesar Rp 2.608.601 atau berselisih Rp 142.042.

Baca juga: UMK atau UMR Aceh 2023, Banda Aceh Tertinggi

Gaji UMR Pontianak ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kalbar yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, akademisi dan pakar ketenagakerjaan.

Aturan upah UMK Pontianak itu berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.

Selain itu, pengusaha atau perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur atau skala upah, yang menjadi pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Gubernur melalui Surat Keputusan itu juga menegaskan bahwa pengusaha atau perusahaan di Kalbar dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan.

Baca juga: UMK atau UMR Solo Raya: Surakarta, Sragen, Karanganyar, dan Lainnya

UMK Pontianak yang telah ditetapkan tersebut adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang bekerja selama 40 jam seminggu atau 7 jam sehari, yang bekerja 6 hari dalam seminggu, atau 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu.

UMK Pontianak dan seluruh Kalbar

Keputusan UMR Pontianak itu mulai berlaku pada 1 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan tersebut, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.