Sri Mulyani Pertanyakan Transaksi Rp 300 Triliun: Dari Mana Angkanya?

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan baru menerima surat laporan adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Disebut-sebut, transaksi janggal dari sejumlah rekening milik pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini terbilang fantantis, yakni mencapai Rp 300 triliun. Angka transaksi Rp 300 triliun ini nyaris 10 persen dari total APBN Indonesia 2023.

Namun, dari 36 lampiran surat yang diterimanya, dia tidak menemukan angka seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

"Saya belum melihat angkanya ya, mengenai Rp 300 triliun itu. Terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, enggak ada angkanya. Jadi saya, dari mana angkanya," beber Sri Mulyani dikutip pada Jumat (10/3/2023).

Baca juga: Punya Rumah Megah di Cibubur, Berapa Gaji Kepala Bea Cukai Makassar?

Ia mengaku baru menerima data itu saat masih berada di Solo Jawa Tengah. Setibanya di Jakarta, ia akan langsung menemui Mahuf MD dan mengklarifikasi kebenaran angka itu.

Selain itu, Sri Mulyani juga akan memastikan kebenaran transaksi mencurigakan di rekening pegawai Kemenkeu sebesar Rp 300 triliun ke Ivan Yustiavandana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan, angkanya dari mana," ucap dia.

Sebelum masalah transaksi jumbo ini terang benderang, Sri Mulyani enggan berkomentar lebih jauh. Mengingat saat ini dirinya baru menerima data dari surat laporan yang dikirimkan PPATK.

Baca juga: Akal Bulus Rafael, Pinjam Nama Orang Lain untuk Samarkan Aset

"Saya akan tanya kepada Pak Ivan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman enggak ada satupun angka. Jadi aku enggak bisa berkomentar mengenai itu dulu," kata dia.

Inspektorat buka suara

Sementara itu di tempat terpisah, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan sempat mendengar pemberitaan terkait transaksi janggal Rp 300 triliun tersebut di media massa.