Sri Mulyani Rogoh Rp 7 Triliun APBN untuk Subsidi Motor Listrik

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebutuhan anggaran subsidi motor listrik baru dan konversi yang berlaku selama dua tahun sebesar Rp 7 triliun.

Anggaran tersebut akan diberikan kepada subsidi 1 juta unit motor listrik baru dan konversi dengan besaran Rp 7 juta per unit.

"Kebutuhan total anggarannya Rp 7 triliun untuk 2023 dan 2024," ungkap Sri Mulyani dalam Acara Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (20/3/2023).

Ia memerinci, kebutuhan anggaran pemberian insentif pada 2023 sebanyak Rp 1,75 triliun untuk 200 ribu motor listrik baru dan 50 ribu motor listrik konversi.

Baca juga: Subsidi Mobil Listrik mulai Berlaku 1 April 2023

Kemudian pada 2024, kebutuhan anggaran pemberian insentif mencapai Rp 5,25 triliun untuk 600 ribu motor listrik baru dan 150 ribu motor listrik konversi.

Pemberian bantuan pemerintah tersebut akan dikelola Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk subsidi motor listrik baru dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk subsidi motor listrik konversi.

Menkeu menjelaskan subsidi motor listrik baru akan diberikan kepada UMKM penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM), penerima bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450 volt amperre (VA) hingga 900 VA.

Sementara subsidi motor listrik konversi diberikan dengan tidak ada batasan penerima. Namun persyaratan yang harus dipenuhi untuk motor yang akan dikonversi yakni harus diproduksi dari dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.

Baca juga: Berlaku Hari Ini, Subsidi Motor Listrik hanya Berlaku 2 Tahun

"Produk motor listrik yang mendapatkan bantuan juga diberikan persyaratan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan pemerintah tersebut," kata Sri Mulyani.