Ancaman Mengintai di Balik Meroketnya Utang Pemerintah di Era Jokowi

Sebagai perbandingan saja, pada 2014 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi, posisi utang pemerintah adalah Rp 2.609 triliun dengan rasio terhadap PDB 24,75 persen.

Artinya, apabila dihitung dari tahun 2014 hingga 2023 yang terbaru saat ini, maka selama era pemerintahan Presiden Jokowi, utang pemerintah sudah bertambah Rp 4.945 triliun.

Baca juga: Utang Pemerintah per April 2023 Turun Jadi Rp 7.849,89 Triliun

Kritik JK

Sebelumnya, JK mengkritik lonjakan utang pemerintah di era Presiden Jokowi. Bahkan, ia menyebut kalau pemerintah harus membayar bunga dan pokok utang hingga Rp 1.000 triliun dalam setahun.

"Ekonomi ada masalah dalam negeri dan luar negeri, tadi saya bicarakan utang, Mas AHY tadi mengatakan utang besar, ya, betul," ucap JK mengawali orasinya.

"Setahun bayar bunga dan utang lebih Rp 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," katanya lagi.

Menurut JK, tingginya utang pemerintah bisa jadi bom waktu karena akan jadi beban di pemerintahan berikutnya. Ini karena beban utang dan bunga akan membuat ruang fiskal APBN semakin menyempit.

"Apa bilang ini berlangsung terus akan berlangsung masalah besar. Kita tidak mau itu, sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berkeadilan dalam politik, kita harus berusaha," beber penguasaha asal Sulawesi Selatan ini.

Baca juga: Pernyataan Lengkap JK soal Rezim Jokowi Bayar Utang Rp 1.000 Triliun Setahun

JK lalu menyinggung soal ketimpangan yang dipertontonkan pejabat republik ini. Di media sosial, banyak pejabat dan keluarganya pamer kekayaan, yang mana sebagian pejabat tadi belakangan diciduk aparat penegak hukum karena dugaan korupsi.

"Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya, ibu-ibu (flexing) pakai tas bagus jadi musuh masyarakat, apalagi pakai tas Hermes, bukan dia yang salah suaminya yang ditawan. Ada anak pakai motor besar jadi musuh masyarakat," kata JK.

Jika masalah-masalah tersebut tak kunjung diselesaikan, maka dikhawatirkan akan memicu tragedi seperti halnya yang terjadi pada 1998 silam.

"Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani Jawab Kritik Utang Pemerintah Bengkak Rp 7.734 Triliun

Tanggapan Sri Mulyani

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan terkait pernyataan JK yang menyinggung utang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sri Mulyani menilai pengelolaan pembayaran utang pemerintah masih terjaga dan sudah sesuai dengan strategi pembiayaan yang dimuat dalam APBN.

Dalam pengelolaan pembayaran utang, bendahara negara bilang, salah satu indikator yang diperhatikan oleh pemerintah ialah terkait tenor dari portofolio pembiayaan yang dilakukan.

Namun demikian, ia tidak membenarkan atau menampik pernyataan JK terkait nominal pembayaran utang pemerintah sebesar Rp 1.000 triliun per tahun.

Baca juga: Bengkak Lagi, Utang Pemerintah Era Jokowi Kini Tembus Rp 7.496 Triliun