Indonesia Naik Kelas, Pijakan Kuat Jadi Negara Maju pada 2045

"Kemarin saya ketemu dengan banyak investor dan stakeholders mereka punya keinginan dan bahkan berharap Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan kinerja ekonomi bagus," ujar Sri Mulyani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Sri Mulyani menampik pandangan masuknya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah ke atas akan mempersulit akses pembiayaan pemerintah. Menurutnya, pemerintah dinilai akan semakin mudah mengakses pembiayaan, utamanya berasal dari penerbitan obligasi.

"Jadi investor menghargai value surat berharga kita, jadi tidak ada pengaruhnya," katanya.

Pijakan kuat

Meskipun sudah naik kelas, pemerintah masih memiliki target untuk dapat merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Akan tetapi, bukan hal mudah untuk merealisasikan mimpi tersebut.

Febrio menyebutkan, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6-7 persen secara konsisten untuk merealisasikan target tersebut. Namun demikian, peningkatan PNB per kapita secara signifikan di tahun 2022 dinilai menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. 

Baca juga: BUM Desa, Macan Ekonomi Indonesia

"Selain itu, pemerintah juga terus melanjutkan implementasi agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang menjadi prasyarat mutlak untuk terus meningkatkan daya saing, produktivitas, dan nilai tambah tinggi perekonomian nasional," tutur Febrio.

Dalam jangka menengah-panjang, pemerintah disebut terus mengarahkan reformasi struktural dalam rangka mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi untuk membangun sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan.

Selain itu, penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan regulasi dan birokrasi akan menjadi kunci menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing. 

Baca juga: Kecenderungan Dunia dan Indonesia Menuju 2045

Sementara itu, transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA, pengembangan industri manufaktur yang mengolah produk masa depan berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, serta kebijakan transisi energi hijau termasuk pengembangan pasar karbon akan menjadi prioritas utama dalam agenda ini.

Untuk memastikan keberhasilan berbagai upaya transformasi struktural, Indonesia dinilai membutuhkan SDM yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta sistem regulasi dan birokrasi yang lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi aktivitas investasi dan dunia usaha. 

"Selain memastikan keberlanjutan upaya dalam jangka menengah-panjang, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Febrio.

Baca juga: Cita-cita Indonesia Emas 2045 yang Menantang