Tinjau Proyek di Luar Kota, Menhub Tak Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

"Kami telah mendapat informasi mengenai panggilan kepada Menhub Budi Karya Sumadi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan kasus suap di Direktorat Jendral Perkeretaapian," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumay (14/7/2023).

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Menhub dijadwalkan diperiksa KPK sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (14/7/2023).

Baca juga: Mimpi Sri Mulyani, Tunjangan Tinggi, PNS Kemenkeu Tak Lagi Korupsi

Namun, Adita mengungkapkan, Menhub tidak dapat memenuhi panggilan tersebut lantaran sedang bekerja di luar kota. Oleh karenanya, Kemenhub meminta agar pemanggilan ini dapat dijadwalkan ulang.

"Saat ini Menhub tengah mendapat tugas untuk meninjau proyek transportasi di luar kota sehingga permintaan keterangan kami mohonkan untuk dapat dijadwalkan kembali," jelasnya.

Kendati demikian, dia bilang, Kemenhub mendukung KPK dalam mengusut dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api ini.

"Kami sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum termasuk KPK," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK memanggil Menhub untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di DJKA. Hal ini diungkapkan Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri.

Baca juga: Menteri ESDM Akan Pecat Pegawai yang Jadi Tersangka Korupsi Tukin

"(Saksi atas nama) Budi Karya Menteri Perhubungan RI," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Selain Budi, KPK memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian DJKA, M Risal Wasal dan aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub, Maulana Yusuf.

Sebagai informasi, KPK menduga terdapat aliran suap dari PT Istana Putra Agung (IPA) ke sejumlah pihak, termasuk petinggi di Kemenhub.

Penyidik telah mendalami materi tersebut saat memeriksa tiga orang saksi, yakni Logam Sehat Utama dan Koordinator Satuan Pelayanan Yogyakarta BTP Wilayah 1 Semarang saat ini, Eko Budi Santoso.

Kemudian, pejabat POKJA di Satuan Pelaksana 3 Jateng-Yogyakarta tahun 2019-2023, Heni Purwaningtyas.

KPK menduga, terdapat tindakan mengondisikan lelang sehingga PT Istana Putra Agung menang dan menjadi pelaksana pembangunan jalur ganda kereta api Solo Kadipiro-Semarang.

Baca juga: Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Antam, Erick Thohir: Bersih-bersih BUMN