Perlambatan Ekonomi Membayangi Tahun 2023

Pertama, konsolidasi ekonomi akan terganggu fokus kinerja kabinet, mengingat beberapa menteri strategis adalah pemain politik, yang belum searah dengan intensi politik rezim saat ini.

Program-program Jokowi yang pro-growth, akan terganggu bila terjadi polarisasi yang berdampak harmonisasi kabinet kerja.

Kedua, inflasi global yang masih tinggi, global demand shortage masih terjadi, normalisasi harga komoditas global dan resesi yang membayangi developed countries, memiliki spillover effect yang bisa menggembosi resiliensi ekonomi domestik.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat secara tahunan, ekspor negatif di kuartal II 2023, konsumsi rumah tangga yang melambat adalah indikator-indikator yang menjadi judgement point atas dinamika ekonomi dimaksud.

Ketiga, berdasar data-data kinerja ekonomi saat Pemilu dari waktu ke waktu, performa ekonomi selalu baik. Konsumsi sebagai salah satu akselerator kinerja ekonomi.

Karena setiap Pemilu, belanja pemerintah dan konsumsi RT dan LNPRT cenderung meningkat. Inilah potential growth yang memungkinkan ekonomi bisa tetap dalam pertumbuhan 5,3 persen.

Menepis tantangan

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap solid di jalur ekspansi, maka program-program strategis pemerintah sebagai akselerator pertumbuhan harus dioptimalkan.

Menjaga daya beli masyarakat dan insentif di sektor industri serta digitalisasi UMKM, terus didorong sehingga sektor tersebut bisa mempertebal nilai tambah dan sebagai booster pertumbuhan ekonomi.

Pada kuartal II 2023, sektor industri mengalami pertumbuhan positif, tapi konsumsi masyarakat melambat. Artinya ada ketimpangan antara sektor formal dan informal dalam perekonomian.

Sektor formal yang mencakup industri manufaktur, perdagangan, jasa, dan lainnya dapat beradaptasi dengan pandemi Covid-19 dan memanfaatkan peluang digitalisasi.

Sektor informal yang meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih mengalami kesulitan recovery dan masih rendahnya daya beli masyarakat.

Untuk memperkecil ketimpangan sektor formal dan nonformal, pemerintah perlu memberikan stimulus dan bantuan kepada sektor informal, agar bisa bertahan dan berkembang.

Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong sinergi antara sektor formal dan informal, misalnya dengan meningkatkan rantai pasok lokal, memfasilitasi akses pembiayaan, dan memberikan pelatihan dan bimbingan.

Dengan demikian, sektor industri dan konsumsi masyarakat dapat tumbuh secara seimbang dan berkelanjutan.

Perlambatan pada konsumsi RT dapat berdampak negatif pada kesehatan ekonomi secara keseluruhan, karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, seperti stimulus fiskal, bantuan sosial, atau penurunan suku bunga.

Pengalaman melewati krisis kembar, yakni krisis kesehatan dan ekonomi memberikan pelajaran yang berharga. Dengan menempatkan kebijakan fiskal dan moneter serta sinergi keduanya sebagi tools, memberikan keyakinan bahwa berbagai risiko global pascapandemi bisa teratasi.