Mengukur Efektivitas Kebijakan "Burden Sharing"

Kebijakan publik yang dibuat harus akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara luas.

Prinsip kedua adalah transparansi. Selama proses penyusunan, pemerintah, DPR, BI, OJK, dan LPS harus transparan. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi sehingga publik mendapatkan informasi komprehensif.

Dengan informasi komprehensif, maka publik dapat ikut memonitor apakah kebijakan tersebut telah dibuat secara benar dan tidak ada kepentingan-kepentingan parsial di dalam proses pembuatan kebijakan publik tersebut.

Prinsip ketiga adalah independensi. Proses penyusunan kebijakan publik harus benar-benar terbebas dari kepentingan politik partisan yang dapat merusak tatanan perekonomian secara keseluruhan.

Penyusunan kebijakan publik harus benar-benar independen diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Prinsip yang terakhir dari penyusunan kebijakan publik adalah kredibilitas. Kebijakan yang dibuat harus benar-benar kredibel, kontekstual sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan sesuai dengan harapan masyarakat luas.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kebijakan Burden Sharing antara pemerintah dan BI kemarin, telah memenuhi keempat prinsip tadi?

Rasanya sulit jika kita mengatakan kebijakan Burden Sharing selama masa pandemi Covid-19 telah benar-benar memenuhi keempat prinsip tata kelola yang baik.

Hal ini dapat dipahami mengingat pandemi Covid-19 datang dengan sangat cepat dan tidak mungkin memenuhi keempat prisip tata kelola yang baik dalam waktu singkat.

Namun ke depannya, seluruh kebijakan, termasuk Burden Sharing, harus benar-benar bisa memenuhi prinsip tata kelola yang baik.

Sebagai contoh, terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab ketika pemerintah bersama BI bersepakat untuk melakukan Burden Sharing.

Pertama, ketika pemerintah bersama BI memutuskan untuk saling berbagi peran melalui Burden Sharing, maka publik harus tahu indikator apa saja yang digunakan sehingga muncul kesimpulan perlunya Burden Sharing antara pemerintah dengan BI.

Publik harus tahu apakah indikator-indikator yang dibuat sudah benar sehingga menghasilkan kesimpulan yang juga benar.

Pertanyaan berikutnya adalah, berapa persen kontribusi yang optimal baik dari pemerintah maupun BI? Pembagian beban antara pemerintah dan BI harus jelas dan tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan dengan menanggung beban lebih besar.

Pertanyaan ketiga yang harus dijawab oleh pemerintah dan BI adalah, berapa besar tingkat pengembalian kupon dari SBN tersebut yang ditanggung pemerintah dan harus dibayarkan kepada BI?

Jangan sampai BI membeli dengan tingkat harga yang lebih tinggi (overvalued) atau bisa pemerintah menjual dengan harga yang lebih murah (undervalued).

Semua harus transparan, akuntabel, independen, dan kredibel sehingga tidak ada celah untuk kecurangan (fraud).

Negara tidak boleh dirugikan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan celah yang masih menganga ini.

Bahkan jika perlu, tidak ada salahnya jika pemerintah bersama BI kembali membuka catatan pelaksanaan Burden Sharing selama masa pandemi kemarin, untuk melakukan audit investigatif guna meyakinkan publik bahwa tidak ada oknum-oknum yang berusaha memancing di air keruh.

Jika hal ini bisa dilakukan, maka kita bisa kembali menyanyikan lirik lagu yang sangat fenomenal pada masanya yang dipopulerkan oleh Broery Marantika bersama Dewi Yull, “Jangan Ada Dusta di Antara Kita”.