Kilas Balik Rini Soemarno Getol Jagokan China Garap Kereta Cepat Jakarta-Bandung

KOMPAS.com - Proyek Kereta Jakarta Bandung (KCJB) kembali jadi sasaran kritik publik. Pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk membuka opsi utang yang timbul dari proyek ini bisa dijamin keuangan negara.

Keputusan pemerintah Indonesia untuk bisa menjamin pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 tahun 2023 yang diteken Sri Mulyani.

Pemberian jaminan pemerintah untuk utang proyek KCJB sejatinya mengingkari janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Pada awalnya, Kepala Negara beberapa kali menegaskan proyek ini dikerjakan dengan skema business to business (b to b) antar-BUMN Indonesia dan China.

Di mana negara tidak akan mengucurkan APBN maupun memberikan jaminan dalam bentuk apa pun apabila di kemudian hari proyek ini mengalami permasalahan.

Baca juga: Kenapa Jonan Dulu Keberatan dengan Proyek Kereta Cepat?

Sebagai informasi saja, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun.

Angka tersebut merupakan hasil audit bersama yang kemudian disepakati kedua negara. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun.

Peran Rini Soemarno

Menilik ke belakang, tepatnya di tahun 2014-2015, proyek ini awalnya merupakan gagasan Jepang yang diusulkan di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahkan pemerintah Negeri Sakura melalui JICA (Japan International Cooperation Agency), sudah melakukan studi kelayakan meski belum diputuskan pemerintah Indonesia.

Baca juga: Kala Faisal Basri Sebut KCJB Mustahil Bisa Balik Modal, Bahkan sampai Kiamat

Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA bahkan rela menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dollar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan yang dilakukan bersama Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (kini BRIN).

Beralih dari SBY ke era pemerintahan Presiden Jokowi, setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan membangun kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung.

Indonesia membuka tawaran bagi siapa saja yang berminat, baik Jepang maupun China. Pemerintah Indonesia menetapkan syarat utama, pertama KCJB tidak boleh menggunakan uang APBN dan pemerintah tidak akan memberikan jaminan apa pun bila proyek bermasalah di kemudian hari.

Jepang kemudian menawarkan investasi kereta cepat sebesar 6,2 miliar dollar AS. Tawaran proyek ini dibiayai pinjaman masa waktu 40 tahun dan bunga hanya 0,1 persen per tahun.

Baca juga: Sri Mulyani Klarifikasi Tudingan APBN Digadaikan ke China demi KCJB

Namun di tengah jalan China menyalip Jepang dengan menawarkan proposal KCJB dengan investasi yang lebih murah, yakni 5,5 miliar dollar AS dan bunga lebih tinggi yakni 2 persen (sebelum membengkak di kemudian hari).

Pemerintah Indonesia akhirnya mantap memilih China sebagai patner untuk membangun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, sekaligus menjadi proyek kereta peluru pertama di Asia Tenggara.

China tawarkan KCJB tanpa APBN

Menteri BUMN 2014-2019, Rini Soemarno mengungkapkan alasan pemerintah Indonesia tak memilih Jepang untuk menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah karena Negeri Sakura masih meminta klausul jaminan dari pemerintah.

"Pemerintah Jepang (proposalnya ditolak), karena tidak bisa mendapatkan jaminan pemerintah, tidak ada anggaran dari pemerintah, jadi otomatis proposal Jepang enggak diterima karena proposal Jepang mengharuskan adanya jaminan dari pemerintah," ujar Rini di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip dari pemberitaan Kompas.com 6 Oktober 2015.

Baca juga: Penumpang KCJB Tujuan Kota Bandung Disarankan Pakai Damri dari Tegalluar

Wanita yang lahir di Maryland, Amerika Serikat, itu menjelaskan, dari dua proposal kereta cepat yang disodorkan Jepang dan China kepada pemerintah, hanya proposal China dinilai memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah.

"Konsorsium BUMN sudah bernegosiasi dengan pihak Tiongkok karena proposal yang memenuhi kriteria tidak ada jaminan dan anggaran pemerintah," kata Rini.

Saat Jepang masih belum menyerah merayu Pemerintah Indonesia dan mencoba merevisi proposal yang akan diajukan ke Indonesia, Rini Soemarno bahkan selangkah lebih maju dengan menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2016.

Sudah diperingatkan beberapa kalangan

Pada 2015, pengamat kebijakan publik Danang Parikesit mengaku kaget setelah mempelajari dua proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang disodorkan Jepang dan China.

Rupanya, kata dia, dua proposal itu memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda setelah dirinya mempelajari dan membandingkan proposal China maupun Jepang.

Baca juga: APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, MTI: Tetap Menjadi Kewajiban PT KAI

"Membandingkan proposal Jepang dan Tiongkok tidaklah relevan. Selain mereka memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda, kedalaman analisis yang disampaikan juga tidak setara," kata Danang.

"Akibat dari parameter perencanaan yang berbeda-beda ini, seolah-olah kita membandingkan sushi dengan dimsum. Enggak bisa dibandingkan," ujar Danang.

Penegasan Jokowi haramkan APBN

Sesuai dengan janji dari China pula, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, juga beberapa kali menegaskan untuk tidak menggunakan uang rakyat seperser pun untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business (b to b). Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, 15 September 2015.

Baca juga: Banyak Pihak Cibir Proyek Kereta Cepat, Menhub: Begitu Pakai, Baru Mereka Senang

Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis.

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya b to b, bisnis," tegas Jokowi kala itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa hitung-hitungan ekonomi proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang diperkirakan menelan investasi Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun itu sangat jelas.

Baca juga: Kala Jonan Tak Hadir Saat Jokowi Groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Alasannya...