Distrupsi Produksi Padi: Memenuhi Kebutuhan Beras Tanpa Impor

Penyemprotan hama penyakit juga dapat dilakukan dengan drone, bahkan penaburan maupun penyemprotan pupuk dapat dilakukan dengan drone.

India sudah memproduksi urea nano yang diklaim bahwa 5 ml setara dengan 1 kantong pupuk urea granul 50 Kg. Urea nano ini diproduksi oleh Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO) dan telah dicoba pada 11.000 lokasi pada 94 komoditas pertanian. Bahkan diklaim lolos tes bio-efficacy- biosafety- toxicity and environment suitability (Kumar, 2020)

Pemerintah perlu memberi insentif untuk investasi pengolahan sampah kota, pengembangan pupuk berteknologi nano dan pengembangan drone agar sistem produksi padi dapat didisrupsi secara utuh.

Penyewaan drone untuk kegiatan penanaman, penyemprotan pestisida, pemupukan harus didorong untuk kawasan-kawasan tiap desa pada sentra-sentra produksi.

Monitoring plant health dapat dikembangkan oleh Kementan dengan penggunaan Satelit dikombinasi dengan AI.

Data setiap bulan yang dikirimkan oleh BPTPH Provinsi dari monitoring secara fisik oleh pengamat hama hanya sebagai validasi saja.

Selanjutnya, insentif pengadaan unit penggilingan padi modern yang mampu menghasilkan by product seperti hush dan oil bran yang harganya sangat mahal. Jika by product dapat dimaksimalkan, maka harga beras akan menjadi lebih murah.

Kredit bagi penyediaan teknologi sistem produksi yang disruptif mulai produksi pupuk, pengolahan tanah, tanam, penyiangan, pemupukan, panen dan pengolahan hasil harus menjadi prioritas utama, seperti halnya pemerintah mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR).

Pertanian padi swasta

Disrupsi sektor pertanian harus digerakkan swasta agar beban biaya pemerintah dapat diminimalkan. Indonesia punya pelajaran yang baik dalam pengembangan kelapa sawit.

Melalui insentif kredit dan fasilitasi pemerintah, pengembangan kebun padi dapat mengadopsi dengan berbagai penyesuaian mengikuti pengembangan kebun sawit.

Modernisasi industri pengolahan sawit swasta terjadi karena insentif dan ekosistem bisnis yang diciptakan pemerintah kondusif, sehingga Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Keberhasilan PT. Topi Koki dalam mengelola lahan rawa pasang surut dan lebak di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir dengan luasan lebih dari 1.000 hektar per lokasi membuktikan bahwa konsolodasi lahan dan kebun padi swasta menguntungkan (Susmana, 2016).

Usaha tani padi eksisting dengan biaya efisien, penerapan teknologi yang cepat dan masif, dibarengi dengan pemberdayaan petani setempat mampu menghasilkan keuntungan perusahan yang kemudian dapat digunakan untuk memperluas areal kebun padi.

Selain infrastruktur pengelolaan air, PT. Topi Koki juga melengkapi infrastruktur pengolahan hasil pertanian dan pemasaran, baik retail maupun partai besar.

Pemerintah perlu menumbuhkan ekosistem bisnis untuk mendorong terbentuknya kebun padi swasta lain dengan menyederhanakan proses perizinan lahan, regulasi pembangunan infrastruktur irigasi, dan insentif pajak termasuk importasi barang modal mendukung kegiatan disrupsi pertanian diperlakukan secara khusus.

Keberhasilan pengembangan kebun padi swasta dapat menjadi industri pertanian baru yang mampu menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan mitigasi kemiskinan secara berkelanjutan.

Peningkatan nilai ekonomi usaha padi menjadi insentif bagi peningkatan produksi padi nasional. Produksi akan meningkat apabila ada investasi (pinjaman, kerja sama, modal pribadi).

Jika tidak ada investasi, maka pembiayaan pertanian akan menggunakan modal sisa yang cenderung tergerus oleh inflasi maupun oleh ketidakekonomian usahanya.

Ini merupakan salah satu jalan menekan alih fungsi lahan pertanian kita sebagai komplementari regulasi UU 41/2009 dan PP atau perpres turunannya yang bagaikan macan kertas.

Disrupsi kebijakan

Selain kebijakan berupa insentif bagi pengusaha dan menciptakan ekosistem bisnis padi, ada beberapa kebijakan yang perlu dibenahi.

Pertama, harus ada kebijakan bahwa kekurangan produksi diatasi melalui cara selain impor. Pasalnya, impor tidak hanya mendestruksi harga pasar domestik, tetapi akan melemahkan sistem produksi nasional, yang selanjutnya kita akan secara permanen tergantung pada impor.

Contohnya banyak: kedelai sudah 98 persen impor, gula juga demikian. Padahal sebelumnya kita pernah jadi penguasa gula dunia.

Kedua, kebijakan yang mengubah orientasi produksi kepada efisiensi ekonomi dari peningkatan semata-mata hanya provitas.

Ketiga, kebijakan UMR dan HPP yang populis tapi berbiaya murah bagi pemerintah karena beban dibagi lebih besar ke pengusaha dan masyarakat, tidak dilakukan setiap saat atau setiap tahun, tetapi harus disesuaikan agar tidak melemahkan daya beli petani dan harga beras kita dapat kompetitif.

Kebijakan UMR yang naik setiap tahun dan HPP yang disesuaikan setiap saat, cepat dan pasti ongkos produksi beras kita akan terkerek naik dan harga beras makin mahal dan tidak kompetitif dengan beras luar negeri. Dalam jangka panjang dapat mendistorsi harga beras dalam negeri.

Pemerintah harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif, sehingga upah yang diterima bukan hanya membayar kerja fisik, tetapi memperhitungkan kerja ketrampilan dan intelektual.

Secara simultan, kerja sektor pertanian juga harus mampu mendisrupsi teknologi eksisting agar lebih produktif, cepat, murah dan masif.

Keempat, harus diimplementasikan teknologi disrupsi produksi mulai dari upstream- on farm-down stream.

Selain hal-hal di atas, pemerintah harus mempunyai kapasitas untuk memprediksi produksi beras secara komprehensif yang secara rutin dilakukan (4-5 tahunan) dengan peubah dari upstream, onfarm serta hilir untuk menyusun skenario disrupsi teknologi.

*Muhrizal Sarwani dan Gatot Irianto, Analis Kebijakan Utama Kementan
Adi, Peneliti BRIN
Marwanti, Sub Koordinator Dit Serealia