Pengamat: Bursa CPO Bukan Solusi untuk Permasalahan Industri Sawit di RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Segara Research Institut Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan, rencana pemerintah untuk meluncurkan bursa CPO harus dilakukan dengan hati-hati.

Sebab menurut dia, bursa CPO bukan menjadi solusi atas permasalahan sektor industri sawit di Indonesia. Mengingat pada tahun 2022 Indonesia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng padahal Indonesia merupakan negara produsen terbesar di dunia.

"Bursa CPO bukan solusi atas permasalahan sektor industri sawit di Indonesia. Permaslahan kita kan bukan terkait ada tidaknya bursa CPO. Selama ini enggak jadi masalah juga kan kita enggak punya bursa CPO," ujar Piter dalam acara peluncuran dan diskusi White Paper Perkembangan dan Kebijakan Industri Sawit Indonesia, Senin (2/10/2023).

Selain itu Piter menilai, regulasi baru akan berdampak luas ke ekosistem industri sawit, terutama bagi para petani sawit dan perusahaan.

Baca juga: Bappebti Ungkap Alasan Peluncuran Bursa CPO Molor

“Intinya, jangan sampai peraturan baru malah membebani kalangan pelaku usaha, baik untuk korporasi besar maupun para petani. Kelapa sawit adalah komoditas unggulan nasional dan karena itu perlu didukung oleh kebijakan yang kondusif bagi iklim usaha,” kata Piter.

Piter juga mengatakan, pemerintah pernah blunder sewaktu menyetop ekspor CPO untuk meredam gejolak harga minyak goreng dalam negeri pada Januari 2022 silam.

Kebijakan ini terbukti bikin kisruh, hingga merugikan petani. Dia pun berharap kejadian ini tidak terulang.

Oleh karena itu, Piter melanjutkan, ketika pemerintah merancang konsep pembentukan bursa CPO, lebih berhati hati dalam melangkah meski punya itikad baik.

Baca juga: Bappebti: Harusnya Aturan Bursa CPO Selesai Agustus 2023

“Para perancang kebijakan juga pasti mengerti bahwa pembentukan bursa CPO tidak serta merta menempatkan kita sebagai penentu harga, menggantikan bursa Rotterdam atau Malaysia," kata Piter.

"Butuh waktu yang sangat panjang dan paling penting mendapatkan pengakuan dari pelaku pasar. Kredibilitas di market akan terbangun jika bursa CPO ini tidak mendistorsi praktik bisnis yang wajar atau melakukan intervensi pasar secara berlebihan,” sambung Piter.

Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkapkan alasan peluncuran bursa CPO molor dari target pada Juni 2023.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, bursa CPO molor lantaran pihaknya melakukan semua proses penyusunan dengan prinsip kehati-hatian.

"Ini memang kami sangat hati-hati. Teman-teman tahu, Kemendag menargetkan ini bulan Juni kemarin dan kami gagal memenuhi. Betul, sampai sekarang pun masih belum ada target Juni itu memang sudah terlewati," ujar Didid dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Pemerintah sendiri menargetkan bursa CPO bisa terbit pada Oktober 2023 ini.

Baca juga: Cerita Mendag Zulhas Disindir Jokowi karena RI Tak Punya Bursa CPO