Command Center juga berfungsi sebagai titik pusat bantuan (helpdesk) yang aktif selama 24 jam (non stop), atas layanan shipping out kepada transportir dan pelanggan/distributor pupuk.
Baca juga: Imbas Kekeringan, Serapan Pupuk NPK Bersubsidi di NTT Belum Maksimal
Petrokimia Gresik pun terus melakukan digitalisasi guna menekan penyelewengan distribusi pupuk subsidi.
Jauh sebelum itu, Ombudsman juga sudah mewanti-wanti pemerintah agar bisa menyalurkan pupuk subsidi dengan adil dan merata.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan, efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi sangat penting dan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Yeka juga menyampaikan, saat ini terkait pupuk subsidi terdapat carut marut dalam tata kelolanya.
Ia juga mengatakan pentingnya mengawasi proses pendataan penerima pupuk bersubsidi sampai ke proses penyaluran.
Baca juga: Beri Jaminan Penyediaan Pupuk Nonsubsidi, Petrokimia Gresik Klaim Bantu 21.403 Petani
"Pupuk bersubsidi rawan penyelewengan karena lemahnya pengawasan, apalagi yang terjadi di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar," ungkap Yeka.
Yeka menambahkan, proses pendataan juga menyebabkan permasalahan, sehingga timbul kegaduhan di lapangan.
"Pembenahan yang paling penting saat ini ada pada proses pendataan yang harus tepat sasaran dan proses pengawasan, transformasi pupuk merupakan suatu keniscayaan," sebut Yeka.
Yeka menegaskan, rencana rencana perubahan kebijakan pupuk bersubsidi menjadi Subsidi Langsung Pupuk (SLP) ataupun lainnya harus mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan utama pupuk bersubsidi.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya