Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daya Saing Investasi RI Dinilai Kalah dengan Vietnam, Mengapa?

Kompas.com - 29/11/2023, 20:30 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Daya saing investasi Indonesia masih kalah saing dari Vietnam. Banyak faktor yang membuat investor lebih memilih ‘Negeri Naga Biru’ ini sebagai pilihan penempatan investasinya.

Teranyar, Vietnam dikabarkan akan menaikkan tarif pajak menjadi 15 persen untuk perusahaan multinasional yang mulai berlaku pada 2024 mendatang. Meningkatnya tarif pajak ini mengikuti aturan global minimum tax.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, penerapan pajak global minimum tax justru menjadi salah satu peringatan bagi Indonesia. Sebab, Vietnam saja meninggalkan rest to the button atau jor-joran memberikan insentif pajak seperti tax holiday dan tax amnesty untuk menarik investasi.

Baca juga: Investasi Asing Akan Wait and See Memasuki Tahun Politk

Ilustrasi pemandangan kota Ho Chi Minh City di Vietnam.SHUTTERSTOCK/NGUYEN QUANG NGOC TONKIN Ilustrasi pemandangan kota Ho Chi Minh City di Vietnam.

“Jadi kelihatannya Vietnam ini mau bermain di level standarisasi yang lebih tinggi. Jadi investasi yang masuk ini investasi berkualitas, tidak hanya terpaku pada banyaknya insentif fiskal atau perpajakan yang rendah,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Rabu (29/11/2023).

Bhima berpendapat, justru menjadi kelemahan jika Indonesia masih mengobral banyak insentif untuk menarik investor, serta belum menerapkan global minimum tax.

Selain Indonesia tidak bisa bersaing dalam hal investasi dengan Vietnam, justru Indonesia malah bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya berada di bawah Indonesia.

“Kita status negaranya upper middle income, tapi karena kita banyak memberikan insentif perpajakan jadi rest to the button. Kita malah bersaingnya dengan negara low income, seperti Srilangka dan Bangladesh,” ungkapnya.

Baca juga: Ratusan Investor Asing Minat Investasi di IKN, Paling Banyak dari Singapura

Maka dari itu, Bhima menyarankan agar pemerintah segera mengadopsi global minimum tax. Alasan lain karena global minimum tax ini juga didorong oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G20.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Dividen Interim dan Bedanya dengan Dividen Final

Pengertian Dividen Interim dan Bedanya dengan Dividen Final

Earn Smart
Pajak Dividen: Tarif, Perhitungan, dan Contohnya

Pajak Dividen: Tarif, Perhitungan, dan Contohnya

Earn Smart
Jalan Tol Akses IKN Ditargetkan Beroperasi Fungsional Pada Agustus 2024

Jalan Tol Akses IKN Ditargetkan Beroperasi Fungsional Pada Agustus 2024

Whats New
Cara Menghitung Dividen Saham bagi Investor Pemula Anti-Bingung

Cara Menghitung Dividen Saham bagi Investor Pemula Anti-Bingung

Earn Smart
Sepanjang 2023, AirAsia Indonesia Kantongi Pendapatan Rp 6,62 Triliun

Sepanjang 2023, AirAsia Indonesia Kantongi Pendapatan Rp 6,62 Triliun

Whats New
Menyehatkan Pesawat di Indonesia dengan Skema 'Part Manufacturer Approval'

Menyehatkan Pesawat di Indonesia dengan Skema "Part Manufacturer Approval"

Whats New
Libur Panjang, Tiket Whoosh Bisa untuk Masuk Gratis dan Diskon 12 Wahana di Bandung

Libur Panjang, Tiket Whoosh Bisa untuk Masuk Gratis dan Diskon 12 Wahana di Bandung

Whats New
Memahami Dividen: Pengertian, Sistem Pembagian, Pajak, dan Hitungannya

Memahami Dividen: Pengertian, Sistem Pembagian, Pajak, dan Hitungannya

Earn Smart
Limbah Domestik Dikelola Jadi Kompos, Solusi Kurangi Sampah di Kutai Timur

Limbah Domestik Dikelola Jadi Kompos, Solusi Kurangi Sampah di Kutai Timur

Whats New
Harga Emas Terbaru 11 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 11 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru Pada Sabtu 11 Mei 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru Pada Sabtu 11 Mei 2024

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Sabtu 11 Mei 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Daging Sapi Murni

Harga Bahan Pokok Sabtu 11 Mei 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Daging Sapi Murni

Whats New
Pembinaan Berkelanjutan Sampoerna Diapresiasi Stafsus Presiden dan Kemenkop UKM

Pembinaan Berkelanjutan Sampoerna Diapresiasi Stafsus Presiden dan Kemenkop UKM

Whats New
Sanksi Menanti Pejabat Kemenhub yang Viral Usai Ajak Youtuber Korea Mampir ke Hotel

Sanksi Menanti Pejabat Kemenhub yang Viral Usai Ajak Youtuber Korea Mampir ke Hotel

Whats New
[POPULER MONEY] Buntut Ajak Youtuber Korsel ke Hotel, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan | Intip Tawaran 250 Merek Waralaba di Pameran Franchise Kemayoran

[POPULER MONEY] Buntut Ajak Youtuber Korsel ke Hotel, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan | Intip Tawaran 250 Merek Waralaba di Pameran Franchise Kemayoran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com