Pemerintah Bakal Standardisasi Pajak Film, buat Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kebijakan standardisasi pajak film sehingga harga nonton bioskop di seluruh daerah akan sama.

Hal ini diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam unggahan Instagram pribadinya, dikutip Jumat (1/12/2023).

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi yang namanya pajak film untuk di seluruh daerah bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop, itu semua sama di seluruh daerah," ujarnya dalam cuplikan video yang diunggah di akun Instagram @erickthohir.

Baca juga: Pendapatan Negara 2024 Ditarget Rp 2.802 Triliun, Pemerintah Andalkan Investasi dan Pajak

Erick menjelaskan, standardisasi pajak film ini dilakukan agar industri film nasional tidak tergerus oleh film luar negeri.

Saat ini, film yang diputar di bioskop dalam negeri masih didominasi oleh film nasional yakni sebesar 64 persen. Hal ini, kata Erick, harus dijaga kuantitas dan kualitasnya agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Film ini kan masih didominasi film nasional, yang kalau kita enggak jaga ini bisa swing back seperti tahun 2015 2014 justru film Hollywood akan lebih besar," ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengumpulkan seluruh pungutan pajak film itu pada satu dana atau fund khusus film nasional.

Untuk itu, menurut Erick, harus ada peraturan presiden (perpres) untuk memayungi seluruh ekosistem perfilman nasional, baik dari sisi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.

"Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaiman proses daripada keuangan sendiri mesti clear," kata Erick.

Baca juga: Tarif Pajak UMKM 0,5 Persen Masih Berlaku di 2024, Simak Ketentuannya

Dalam unggahan yang sama, Erick menyebut pemerintah tengah membahas berbagai macam strategi mengembangankan industri film nasional dan menemukan tiga masalah utama, yakni pembiayaan, pemasaran, dan perizinan.

Untuk membantu pembiayaan, Perusahaan Film Negara (PFN) akan membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.

Sementara untuk perizinan, Kementerian BUMN bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien.

Baca juga: KADI Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Nilon Film Asal Tiongkok, Thailand, dan Taiwan