Pajak Film Bakal Distandarisasi, Kemenko Marves: Supaya Industri Film RI Sekuat di Korea

SHUTTERSTOCK/GRUSHO ANNA Ilustrasi film, pembuatan film.

"Ini kan masih pembahasan-pembahasan pemerintah. Dalam pembahasan kan kami lihat bagaimana cara dan upaya menghidupkan industri film atau musik," tuturnya.

Baca juga: Film Barbie dan Oppenheimer Cetak Untung Gabungan Rp 5,55 triliun

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kebijakan standardisasi pajak film di seluruh daerah.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi yang namanya pajak film untuk di seluruh daerah bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop, itu semua sama di seluruh daerah," ujarnya dalam cuplikan video yang diunggah di akun Instagram @erickthohir, dikutip Jumat (1/12/2023).

Erick menjelaskan, standardisasi pajak film ini dilakukan agar industri film nasional tidak tergerus oleh film luar negeri.

Saat ini, film yang diputar di bioskop dalam negeri masih didominasi oleh film nasional yakni sebesar 64 persen. Hal ini, kata Erick, harus dijaga kuantitas dan kualitasnya agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Baca juga: Film Fast X Cetak Pendapatan Rp 4,73 Triliun pada Pekan Pertama

"Film ini kan masih didominasi film nasional, yang kalau kita enggak jaga ini bisa swing back seperti tahun 2015 2014 justru film Hollywood akan lebih besar," ucapnya.