Tahun Koperasi Internasional 2025 dan Agenda Pembangunan bagi Presiden Mendatang

Ketersediaan data yang kredibel adalah syarat utama bagi riset dan pendidikan yang berkualitas. Yang dapat dimanfaatkan oleh akademisi, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya.

Baca juga: Pengembangan Sains Koperasi Perlu Imperatif dalam RUU Perkoperasian

Sinambung dengan itu sangat tepat ketika PBB menyerukan integrasi muatan koperasi ke dalam kurikulum sekolah.

Koperasi Mondragon, koperasi multi nasional di Spanyol dengan omzet Rp 174 triliun, memberi testimoni bagaimana pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilannya.

“If we want to push the cooperative creation, the cooperative business model must be included in academic curricula of schools and universities”, kata Inigo Albizuri, perwakilan Mondragon, di hadapan Sekjend PBB (Mei, 2023).

Keempat, peningkatan kepedulian koperasi terhadap isu generasi. Hal itu sangat relevan dengan memperhatikan riset Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (2022).

Riset menemukan anggota koperasi dari Generasi Z hanya 6,01 persen. Sedangkan yang dominan adalah Generasi Y sebanyak 37,87 persen dan X sebesar 46,04 persen serta sisanya adalah Baby Boomer.

Riset lain dari International Cooperative Alliance (2021) mengungkapkan hanya 40 persen koperasi di Indonesia yang memiliki jaringan dengan orang muda.

Sebagai pembanding 85 persen sampai 98 persen koperasi di Meksiko, India dan Iran memiliki hubungan baik dengan komunitas orang muda. Kemudian Filipina, 70 persen koperasi mereka ramah terhadap anak muda.

Tanpa upaya khusus terhadap masalah itu, koperasi diprediksi akan mengalami involusi pada dekade mendatang. Ironisnya hal itu dipercepat karena kompetisi tinggi di dunia bisnis.

Pelaku bisnis sekarang makin inovatif pada sisi model bisnis, adopsi teknologi, pemasaran serta produk dan layanan.

Baca juga: Koperasi Bakal Menyusut Dekade Mendatang, Sebuah Hipotesis

Kelima, peningkatan kapasitas khususnya terkait akses permodalan, pasar serta adopsi teknologi. Variabel itu merupakan pengungkit bagi perusahaan koperasi untuk menciptakan produk/layanan yang lebih kompetitif.

Termasuk bagaimana koperasi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dihasilkan anggota melalui perluasan akses pasar, dalam dan luar negeri.

Pada sisi pasar, implementasi regulasi seperti PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM perlu ditingkatkan.

Khususnya kewajiban alokasi 40 persen bagi koperasi serta usaha mikro dan kecil pada belanja barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan cara begitu Pemerintah dapat menjadi stimulan awal sebelum produk mereka masuki pasar terbuka yang kompetitif.

Beberapa seruan PBB di atas nampaknya sudah sinkron dengan rencana pembangunan 2025-2029 mendatang.

Kunci sukses implementasinya terletak pada kepemimpinan, bagaimana presiden dapat mengorkestrasi kementerian/lembaga terkait.

Sebab sudah menjadi rahasia umum, ego sektoral masing-masing mereka sering kali menjadi bottle neck dari banyak rencana bagus.

Terlepas dari sengkarut Pilpres, kita patut berharap Presiden baru mampu menjadi dirigen yang piawai dengan afirmasi dan determinasi tinggi pada koperasi. Semoga.