Minta Maaf Pembagian "Rice Cooker "Gratis Tak Sesuai Target, ESDM: Ini Program Pertama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pembagian rice cooker gratis hanya mencapai 342.621 unit, atau 68,5 persen dari target 500.000 unit.

Realisasi program tersebut tak sesuai dengan harapan. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 322 miliar, hanya terserap sebesar Rp 176 miliar.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan, program bagi-bagi alat masak listrik (AML) ini merupakan pertama kalinya yang dilakukan Kementerian ESDM. Maka dari itu, dia meminta maaf karena tak sesuai harapan.

Baca juga: Bagi-bagi Rice Cooker Gratis, ESDM Sebut 342.621 Rumah Tangga Sudah Menerima

"Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam perlaksanaan program ini belum bisa memenuhi harapan. Program ini adalah program pertama di Kementerian ESDM, sehingga perlu persiapan-persiapan yang lebih panjang, di samping keterbatasan waktu untuk pelaksanannya," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (25/3/2024).

Ia menuturkan, program ini berjalan dengan waktu yang terbatas, sebab persiapan hingga pelaksanaanya dilakukan dalam waktu dua bulan.

Jisman menjelaskan, pada dasarnya program ini sudah diusulkan dan disetujui bersama Komisi VII DPR RI pada September 2022 lalu.

Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan trilateral meeting antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Oktober 2022.

Namun, tidak disetujui karena belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan belum mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Setelah mendapat persetujuan Banggar, kemudian dilakukan kembali trilateral meeting pada September 2023 dan disepakati pembagian 500.000 unit ricecooker dengan total anggaran Rp 322 miliar.

"Pada tanggal 2 Oktober 2023, Permen ESDM tentang penyediaan AML bagi rumah tangga terbit, yang menjadi syarat dibukanya blokir anggaran AML," jelasnya.

Alhasil, pengerjaan program AML pun baru dimulai pada 6 Oktober 2023 dengan proses pengusulan calon penerima manfaat, yang dilanjutkan verifikasi dan survei lapangan oleh PT PLN (Persero).

Saat itu, usulan penerima AML mencapai 811.109 rumah tangga. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat 220.056 rumah tangga yang datanya duplikasi berdasarkan NIK atau KTP, sedangkan 588.053 rumah tangga tidak mengalami duplikasi data.

Kemudian pada data yang tidak duplikasi tersebut dilakukan survei lapanga oleh PLN, dan diketahui hanya 75,4 persen atau sebanyak 443.560 rumah tangga yang dinyatakan memenuhi kriteria.

Selanjutnya dari data yang memenuhi kriteria tersebut kembali dilakukan validasi oleh pihak kepala desa. Di mana hasilnya, sebanyak 342.621 rumah tangga dinyatakan valid lengkap atau layak untuk menerima bantuan rice cooker.

"Terdapat lebih dari 100.000 data tidak lengkap. Sangat disayangkan memang karena keterbatasan waktu data ini tidak bisa ditetapkan. Tanggal terakhir penetapan adalah tanggal 18 Desember 2023," ungkap Jisman.

Ia menuturkan, proses penetapan calon penerima tersebut dilakukan secara bertahap dan pararel dengan survei lapangan oleh PLN. Selain itu, pengadaan rice cooker juga dilakukan bersamaan dengan pendataan.

Ada 5 merek rice cooker untuk pengadaan yakni Cosmos, Miyako, Maspion, Sanken, dan Sekai. Pengadaan rice cooker pun dilakukan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

"Pengadaan AML 2023 dilakukan melalui e-ketalog dengan mempertimbangkan waktu yang terbatas, yang tidak memungkinkan lelang," kata dia.

Lebih lanjut, Jisman mengatakan, setelah daftar penerima rice cooker gratis ditetapkan, barulah pembagian dilakukan secara bertahap 12 Desember 2023 hingga 13 Februari 2024 oleh PT Pos (Persero).

Baca juga: Pembagian Rice Cooker Gratis Terbanyak di Jawa-Bali, Kementerian ESDM Ungkap Alasannya

Dengan demikian, untuk pengumpulan data hanya dilakukan dalam satu bulan, dan penyalurannya hanya dalam dua bulan.

"Jadi hanya 2 bulan (penyaluran rice cooker), dan satu bulan untuk pegumpulan data. Jadi kami persis tidak punya ruang cukup untuk masukan, baik itu PLN dan PT Pos. Itu mungkin yang bisa kami tangkap kenapa banyak terjadi seperti ini. Intinya tidak ada waktu untuk memberikan feedback pengelolaan di lapangan," paparnya.

Kendati begitu, Jisman menegaskan, bahwa program bagi-bagi alat masak listrik (AML) ini sudah didampingi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ESDM, serta diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.

"Jadi kami sangat perlu kehati-hatian, kami selalu taat aturan untuk governance ini. Kami bersyukur saat ini Itjen dan BPK sudah melakukan audit terhadap pelaksanaan prorgam ini," pungkas dia.

Baca juga: Bagi-bagi Rice Cooker Gratis: Anggaran Rp 347,5 Miliar dan Dilarang Menjualnya