Indonesia Memasuki Perangkap Pangan?

Oleh: Gatot Irianto dan Muhrizal Sarwani*

TAHUN 2023, Indonesia mengalami badai gorila El Nino yang berdampak terjadinya kemarau panjang dengan tingkat kekeringan sangat ekstrem.

Bulan Oktober-Februari biasanya curah hujannya sangat tinggi. Namun pada 2023, hampir di sebagian besar wilayah sentra padi di Jawa, Lampung, dan Sulawesi Selatan mengalami kekeringan.

Kemarau praktis terjadi sepanjang tahun mulai Maret 2023 sampai Maret 2024 yang tercermin antara lain dari luas hamparan sawah bera (tanpa tanaman) yang masih sangat luas. Bahkan berdasarkan wawancara dengan beberapa petani dan pengamatan lapangan menunjukkan persemaian petani mengalami kegagalan.

Artinya hujan yang diharapkan sudah turun Oktober 2023 ternyata tidak terjadi. Demikian halnya di bulan November, Desember 2023, Januari dan Februari 2024.

Saat itu hampir semua waduk beroperasi kering, bahkan ada yang tidak ada airnya, sehingga tidak mampu mengairi lahan sawah.

Hasil pemantauan citra satelit Sentinel melalui SiScrop (Sistem informasi Standing Crop) oleh BSIP Sumber Daya Lahan Pertanian, Kemetan, menunjukkan bahwa pada Februari 2024 baru ada 1,269 juta hektare yang masih tahap penggenangan dan 568.000 hektare masih bera dari total lahan sawah di Jawa 3,4 Juta hektare.

Bulan Februari biasanya merupakan puncak musim tanam, tetapi pada tahun 2024 terdapat sawah masih belum tanam seluas 1,269 juta hektare ditambah 568.000 hektare, maka dipastikan produksi padi nasional akan menglami pergeseran waktu puncak panen, penurunan besaran puncak panen dan peningkatan risiko gagal panen, karena Maret sudah ditandai dengan menurunnya curah hujan secara signifikan.

Carut marutnya masa tanam dan puncak tanam padi ini diperburuk lagi dengan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang dilakukan Kementerian PUPR setiap musim kemarau.

Lahan sawah di wilayah Patok Beusi, Subang banyak yang gagal panen/puso akibat tidak ada hujan dan pasokan irigasi dari Jatiluhur tidak dapat dilakukan akibat adanya rehabilitasi jaringan sekunder oleh Balai Besar Wilayah Sungai.

Miskoordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR terjadi sejak lama, tidak pernah terselesaikan.

Petani butuh air di musim kemarau untuk memproduksi padi gadu, yang produktivitasnya tinggi, gangguan organisme pengganggu tanaman minimum, biaya produksi murah, mutu gabah bagus dan harga jual sangat bagus, tetapi kegiatan O & P jaringan irigasi wajib dilakukan dengan menutup akses irigasi bagi petani.

Sinyal memburuknya kemampuan produksi beras nasional sesungguhnya bisa dicermati dari data series yang disajikan oleh BPS mulai Tahun 2019-2023 (Tabel 1).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa sejak 2019-2023, produksi beras nasional cenderung turun, dibandingkan kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat 1,22 persen, 1,17 persen, 1,13 persen berturut turut tahun 2021, 2022 dan 2023.

Jawa Timur menjadi provinsi penghasil beras terbesar pada 2022, dengan capaian produksi 5,5 juta ton atau 17,44 persen dari total produksi nasional.

Produsen beras terbesar berikutnya adalah Jawa Barat 5,44 juta ton, Jawa Tengah 5,38 juta ton, dan Sulawesi Selatan 3,07 juta ton.

Gatot Irianto dan Muhrizal Sarwani Data produksi beras

Pengurangan dana subsidi pupuk

Pertanyaan fundamentalnya adalah mengapa produksi terus menurun? Apa penyebab utamanya?

Jawabannya bisa jadi kebijakan atau program yang dilakukan pada periode 2019-2023 tersebut tidak ada terobosan baru yang hanya mengandalkan dan hanya bertumpu pada peningkatan produktivitas dan luas tanam seperti halnya program sebelumnya.

Padahal dukungan utama untuk peningkatan produktivitas sangat dibatasi, khususnya pupuk subsidi yang dalam jangkauan harga untuk petani dan belum ada terobosan dalam teknologi varietas baru dengan produksi > 10 ton/ha.

Meskipun dengan menggunakan varietas yang ada, jika tidak didukung pemupukan dalam jumlah yang memadai, maka produktivitas juga tidak akan naik.

Rule of thumb-nya adalah setiap 100 kg urea akan menaikkan 1 ton/ha dengan base-nya 4-4,5 t/ha pada lahan-lahan irigasi.

Dengan kata lain jika ingin rata-rata produktivitas 6-6,5 t/ha maka harus disiapkan 200 kg urea setiap ha.

Bayangkan saja dari data BPS bahwa penggunaan Urea pada sawah-sawah kita hanya rata-rata 80-90 kg/ha, sehingga rata-rata produktivitas hanya 5-5,5 t/ha seperti halnya pada saat ini yang dicatat oleh BPS.

Yang lebih celaka lagi adalah dana subsidi pupuk mulai tahun 2019 dipotong lumayan banyak oleh DJA, Kemenkeu, dengan alasan tidak tepat sasaran dan tidak efektif.

Untuk menurunkan dana subsidi ini, Kementan diundang untuk membahasnya dengan menghadirkan BIN dan BPS bahwa subsidi pupuk tidak tepat sasaran dan banyak penyelewengan sehingga dana dikurangi menjadi Rp 25 triliun dari yang biasanya sebesar Rp 33 triliun (untuk 9,5 juta ton pupuk) sehingga volume pupuk yang disubsidi menurun drastis.

Padahal upaya-upaya yang dilakukan Kementan untuk transparansi dan ketepatan sasaran sudah dilakukan melalui E-RDKK dengan menggunakan data NIK (e-KTP) by name by address, sehingga KPK mengganjar Kementan penghargaan terhadap upaya tersebut pada 2018/2019

Ditambah lagi pada 2021 harga pupuk melonjak naik akibat perang Rusia-Ukraina, yang semakin menurunkan volume pupuk subsidi.

Tahun 2023 hanya tersedia 6,1 juta ton pupuk subsidi dengan anggaran Rp 25 triliun dan tahun 2024 hanya tersedia 4,7 juta ton dengan anggaran Rp 24 triliun, itupun harus dibagi kepada 9 komoditas lain.

Bagaimana mungkin menteri lama yang terjerat kasus korupsi dan para pejabat utamanya tidak dapat melihat dan cenderung membiarkan situasi pangan kita khususnya volume pupuk subsidi yang terus menurun akibat dikuranginya dana subsidi pupuk.

Bahkan, salah satu pejabat pimpinan tinggi madya Kementan pernah suatu saat menganjurkan penggunaan rumput-rumputan yang diperas untuk menaikkan produksi.

Subsidi pupuk sudah teruji menjaga produksi pangan kita berpuluh-puluh tahun. Uangnya juga tidak seberapa dibandingkan dengan subsidi energi apalagi dibanding bantuan sosial lainnya.