Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPS: Kasus Korupsi Timah Berdampak pada Ekonomi Bangka Belitung

Kompas.com - 03/04/2024, 13:00 WIB
Kiki Safitri,
Aprillia Ika

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi Bangka Belitung masih bergantung dengan sektor industri pertambangan timah. Bangka Belitung sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia, banyak anggota masyarakatnya yang menggantungkan hidup dari sektor ini.

Saat ini industri pertambangan timah di Bangka Belitung sedang menjadi sorotan lantaran adanya upaya perbaikan tatakelola pertimahan melalui penegakan hukum terkait dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah tahun 2015-2022.

Penegakan hukum terhadap tata kelola timah ini berimplikasi pada ekonomi Bangka Belitung. Hal ini terlihat turunnya nilai ekspor Bangka Belitung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nilai ekspor Bangka Belitung pada Januari 2024 hanya 29,79 juta dollar AS, atau turun 82,52 persen dibandingkan ekspor Desember 2023 mencapai sebesar 210,28 juta dollar AS.

Baca juga: Bangka Belitung Diyakini Jadi Pionir EBT dari Thorium

Ekonomi Bangka Belitung

Adapun nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Februari sebesar 18,76 juta dollar AS, turun 83,33 persen dibandingkan nilai ekspor Februari 2023 YoY dan turun 37,02 persen dibandingkan Januari 2024 MoM.

“Kinerja ekspor Bangka Belitung dibagi dua, yaitu timah dan nontimah. Pada tahun 2024 sejak Januari, ekspor timah berhenti, nilai ekspor kita pada Januari cuma 29,79 juta dollar AS turun secara yoy,” kata Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Toto Hariyanto Silitonga dalam siaran pers, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: PT Timah Buka-bukaan Alasan Rugi Rp 450 Miliar di 2023

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, dalam RDP dan RDPU Terkait Petunjuk Teknik Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mengatakan, ekonomi Bangka Belitung saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga meyampaikan tentang belum terbitnya Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Perusahaan tambang timah sehingga banyak perusahaan pertambangan yang belum beroperasi.

"Salah satu yang menjadi keluhan adalah ekonomi tidak bergerak, salah satu solusi adalah mesti dilakukan percepatan agar ekonomi bisa bergerak di bidang pertambangan. Memang betul timah itu menjadi komoditas penting dalam perekonomian, kalau timah lesu semua jadi lesu," ujar Bambang.

Baca juga: Dicecar Anggota DPR soal Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis, Bahlil: Kita Sedang Pelajari

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Belitung Burhanudin yang hadir dalam RDP tersebut, yang menyampaikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat cukup memprihatinkan karena timah merupakan salah satu lapangan pekerjaan masyarakat.

Saat ini, timah yang ada di Pulau Belitung tidak dapat dijual karena tidak ada yang mau membeli. Hal ini dampak dari penegakan hukum yang saat ini masih berlangsung.

"PT Timah hanya mau beli dari IUP PT Timah, ini jelang lebaran ini kita butuh solusi cepat siapa yang mau beli timah masyarakat agar ekonomi bisa bergerak," katanya.

Baca juga: Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun


Menyikapi hal itu, Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Ahmad Dani Virsal mengatakan, pihaknya bukan tidak mau mengakomodasi timah masyarakat, tetapi untuk dapat menjadi solusi yang baik tentu saja harus diperkuat dengan aturan yang mendukung.

“Pasalnya, sejauh ini dalam hal aktifitas penambangan, pemilik IUP bekerja pada kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) miliknya sendiri,” jelas Ahmad Dani.

Disinggung soal Izin Pertambangan Rakyat, Dani menjelaskan, perusahaan pada intinya ingin dapat membantu untuk terciptanya ekonomi kerakyatan dari pertambangan selama didukung oleh regulasi dan aturan yang jelas.

"Dibutuhkan regulasi atau aturan yang mendukung ekosistem dan siklus bisnis tersebut (bisa saja kerja sama dengan IPR), saat ini untuk ekspor kita harus memiliki asal-usul bijih yang jelas,” ujar dia.

“Jika hal itu dapat terwujud dengan dukungan regulasi, perusahaan dengan sangat terbuka akan memberikan dukungan terhadap visi ekonomi kerakyatan " tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Whats New
Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Whats New
Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Whats New
Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Whats New
Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Whats New
Simak Daftar 10 'Smart City' Teratas di Dunia

Simak Daftar 10 "Smart City" Teratas di Dunia

Whats New
Kuartal I-2024, Laba Bersih BCA Naik 11,7 Persen Jadi Rp 12,9 Triliun

Kuartal I-2024, Laba Bersih BCA Naik 11,7 Persen Jadi Rp 12,9 Triliun

Whats New
Bantah Pesawatnya Jatuh di NTT, Wings Air: Kami Sedang Upayakan Langkah Hukum...

Bantah Pesawatnya Jatuh di NTT, Wings Air: Kami Sedang Upayakan Langkah Hukum...

Whats New
MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, Rupiah Menguat dan IHSG Kikis Pelemahan

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, Rupiah Menguat dan IHSG Kikis Pelemahan

Whats New
Laba Bersih Emiten Toto Sugiri Melonjak 40 Persen pada 2023, Jadi Rp 514,2 Miliar

Laba Bersih Emiten Toto Sugiri Melonjak 40 Persen pada 2023, Jadi Rp 514,2 Miliar

Whats New
Ekonom: Pemilu Berdampak pada Stabilitas Ekonomi dan Sektor Keuangan di RI

Ekonom: Pemilu Berdampak pada Stabilitas Ekonomi dan Sektor Keuangan di RI

Whats New
Pertumbuhan Kredit dan Pendanaan Perbankan 2024 Diproyeksi Masih Baik di Tengah Ketidakpastian Global

Pertumbuhan Kredit dan Pendanaan Perbankan 2024 Diproyeksi Masih Baik di Tengah Ketidakpastian Global

Whats New
Konsultasi ESG Makin Dibutuhkan, Sucofindo Tingkatkan Layanan LVV

Konsultasi ESG Makin Dibutuhkan, Sucofindo Tingkatkan Layanan LVV

Whats New
Imbas Konflik Iran-Israel, Harga Pangan Bisa Meroket

Imbas Konflik Iran-Israel, Harga Pangan Bisa Meroket

Whats New
Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com