Mengakselerasi Investasi Pendidikan Melalui Kontribusi Pajak

Hasilnya, selama beberapa tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu tumbuh positif. Pada 2023, skor IPM Indonesia berada di angka 74,39 atau meningkat 0,62 poin dari tahun sebelumnya. Dengan nilai tersebut, status IPM Indonesia berada pada kategori tinggi.

Salah satu dimensi IPM yang mengalami peningkatan adalah dimensi pengetahuan yang terlihat pada peningkatan angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia.

Pada 2023, angka RLS mengalami peningkatan menjadi 8,77 tahun dari yang sebelumnya 8,69 tahun pada 2022.

Salah satu komitmen pemerintah dalam menunjang kualitas pendidikan dapat dilihat melalui penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada 2024, anggaran dana BOS mencapai Rp 52,07 triliun.

Selain itu, Pemerintah juga menaikkan anggaran beasiswa dan bantuan sosial untuk pendidikan menjadi Rp 35,94 triliun pada 2024.

Angka ini mengalami kenaikan lebih dari lima kali lipat anggaran beasiswa sepuluh tahun yang lalu. Belanja beasiswa ini disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah, dan Afirmasi Pendidikan Tinggi.

Program afirmasi ditunjukan untuk memberi akses pendidikan yang inklusif bagi peserta didik di wilayah 3T, disabilitas, dan pekerja migran (Kemdikbud, 2023).

Tak hanya itu, komitmen pemerintah dalam pendidikan juga ditunjukkan adanya beasiswa LPDP yang memberi kesempatan beasiswa penuh bagi calon mahasiswa S2 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Anggaran program LPDP telah dialokasikan sebesar Rp 25 triliun pada 2024.

Peningkatan kesejahteraan guru juga tak luput dari perhatian Pemerintah. Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan guru telah diwujudkan melalui pengangkatan 544.292 PPPK tenaga pendidikan sejak tahun 2021.

Adanya pengangkatan tersebut dapat memberi harapan bagi para tenaga pendidikan honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Peran APBN dalam Pendidikan

Dana APBN sangat berperan penting dalam membiayai belanja pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, anggaran pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari APBN.

Secara statistik, peningkatan anggaran pendidikan diikuti dengan peningkatan nilai IPM, khususnya dimensi pengetahuan.

Namun, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, Indonesia masih memiliki banyak “pekerjaan rumah”, salah satunya adalah meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan rasio lulusan perguruan tinggi.

Berkembangnya teknologi automasi dan kecerdasan buatan telah membuat pasar tenaga kerja global menjadi lebih kompetitif.

Oleh karena itu, penguatan APBN sangat diperlukan untuk menjamin akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang inklusif bagi masyarakat.