Mengakselerasi Investasi Pendidikan Melalui Kontribusi Pajak

POTONGAN video dari media sosial Instagram menunjukkan ratusan pemuda berpakaian rapi membentuk barisan teratur di depan Warung Seblak Seuhah di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Mereka bergiliran masuk ke warung tersebut sambil menenteng tas dan amplop coklat.

Pemandangan yang sama terlihat di halaman toko telepon seluler PStore di Kawasan Condet, Jakarta Timur.

Di bawah terik matahari, ratusan pemuda tersebut berdiri di depan toko dengan satu harapan yang sama, mendapat pekerjaan.

Fenomena perekrutan tenaga kerja ini bisa menjadi tanda mulai pulihnya dunia usaha pascapandemi Covid-19.

Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia sempat mencapai puncaknya pada tahun 2020, yaitu sebesar 7,07 persen atau 9,77 juta orang.

Sesuai dengan target Indonesia Emas 2045, Pemerintah berusaha menekan angka ini agar mencapai angka natural unemployment sebesar 3-4 persen.

Alhasil pada tahun-tahun berikutnya, angka ini terus mengalami penurunan. Hingga pada awal tahun 2024, angka TPT di Indonesia bisa mencapai level yang lebih rendah, bahkan jika dibandingkan angka sebelum pandemi, yaitu sebesar 4,82 persen atau 7,22 juta orang.

Menurunnya angka TPT dapat menambah produktivitas suatu negara yang berdampak pada tumbuhnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen agar bisa mencapai mimpi menjadi negara maju pada tahun 2045.

Oleh karena itu, pengelolaan faktor produksi utama pada ekonomi perlu dioptimalkan untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor produksi utama yang dapat berperan penting adalah tenaga kerja (labor).

Menurut OECD melalui Education at a Glance edisi 2023, perekonomian modern bergantung pada tenaga kerja berketerampilan tinggi.

Oleh karena itu, aksesibilitas dan mutu pendidikan suatu negara sangat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di masa depan.

Saat ini anggaran pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, alokasi belanja pendidikan ditetapkan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20 persen dari APBN 2024.

Berdasarkan jumlahnya, belanja pendidikan merupakan prioritas terbesar pada APBN 2024. Angka ini meningkat dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun 2023 yang mencapai Rp 612,2 triliun.

Peningkatan anggaran pendidikan menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam membangun SDM Indonesia berkualitas.