Begini Tanggapan Grab soal Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan rencana pemindahan ibu kota negara terus bergulir hingga kini. Namun belum dapat dipastikan kemana akan dipindahkan.

Menanggapi hal itu, Grab Indonesia menyatakan selalu siap dengan kemungkinan pemindahan ibu kota, termasuk ke Kalimantan.

Manajemen Grab pun mengungkapkan siap memberikan layanan dengan maksimal jika nanti ibu kota resmi pindah.

"Grab salah satu yang paling siap, karena kita sudah ada di 224 kota di seluruh Indonesia," ungkap President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: Seriuskah Pemerintah Ingin Memindahkan Ibu Kota dari Jakarta?

Ridzki menuturkan, seluruh layanan  yang ada dalam ekosistem Grab tetap akan beroperasi seperti biasa. Layanan yang diberikan sama seperti yang dirasakan saat ini, termasuk di Jakarta.

Layanan pengiriman barang/logistik lewat kurir GrabExpress juga sangat siap untuk memenuhi kebutuhan costumer di sana nantinya.

"GrabExpress sudah ada di 150 kota di seliruh Indonesia. Kalimantan juga sangat luar biasa tinggi (penggunanya). Apabila terjadi siap untuk mendukung itu," jelasnya.

Dia menuturkan, Grab memiliki visi untuk mendorong Indonesia lebih maju dengan meningakatkan kualitas hidup masyarakat. Ini diwunudkan lewat pilihan layanan yang diberikan selama ini kepada pengguna layanan Grab.

Lebih khusus lagi mereka yang menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga memberikan kontribusi pada roda ekonomi di Indonesia.

"Grab terus tumbuh," lanjutnya.

Baca juga: RI Bisa Cetak Sejarah soal Pindahkan Ibu Kota, Ini Sebabnya

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa menjadi salah satu alasan pemindahan Ibu kotanegara.

Ia menilai, selama ini kegiatan ekonomi terpusat di pulau Jawa sehingga pulau tersebut menjadi sangat padat dan mengakibatkan kesenjangan ekonomi di luar pulau Jawa.

"Pusat denyut ekonomi di Jawa, artinya pulau Jawa jadi pulau yang sangat padat, dengan kegiatan ekonomi yang sangat tinggi dan akhirnya menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa," kata Bambang dalam acara Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).