BPS Jelaskan soal Stok Beras

KOMPAS.com – Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kadarmanto menanggapi pernyataan presiden yang menyebut adanya minus produksi beras di tujuh provinsi.

Dia menerangkan, perhitungan surplus dan defisit sebagian besar memang dipengaruhi kebutuhan tingkat konsumsi masyarakat.

Misalnya, katanya, kebutuhan konsumsi di bulan puasa dan lebaran cenderung meningkat. Untuk itu, bila terjadi defisit, hal tersebut masih dalam posisi wajar.

"Untuk menghitung surplus-defisit memang sangat dipengaruhi beberapa hal terutama di kebutuhan atau konsumsinya,” ujarnya di Jakarta, Minggu (3/5/2020).

Dia juga menjelaskan, BPS hanya menghitung surplus dan defisit produksi saja. Caranya adalah total produksi dikurangi total konsumsi/kebutuhan.

Baca juga: Bekerja Sama dengan Swasta, Kementan Serap Kelebihan Stok Ayam Akibat Dampak Covid-19

Selain itu, data yang disampaikan presiden merupakan data bulanan BPS atau data yang juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan).

"Sebetulnya data yang minus itu ketersediaan. Kami di BPS hanya menyampaikan produksi bulanan. Nah yang ketersediaan itu mungkin digunakan BKP,” ungkapnya.

Namun demikian, dia juga menyebut data tersebut selalu disampaikan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan.

“Jadi persoalan data kami dipakai siapa wewenang Pusdatin Kementan," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Untuk itu, Kadarmanto pun menegaskan data tunggal untuk produksi pangan nasional telah digunakan.

Baca juga: Kementan Integrasikan Aplikasi Peta Ekspor ke Pasar Digital Global

Data tersebut juga yang digunakan Kementan mengenai produksi padi dan data yang sama dengan data yang selama ini digunakan BPS.

"Karena setiap bulan setelah kami amati melalui KSA (Kerangka Sample Area) langsung kami kirim ke Kementan melalui Pusdatin Kementan,” jelasnya.

Kadarmanto pun menyebut pihaknya bersepakat dengan kualitas data yang dimiliki Pusdatin.

"Setiap bulan kami selalu berkoordinasi dengan mereka," ujarnya.

Dia menjelaskan, data yang sama juga dikirim kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dan sejumlah lembaga negara lainnya sebagai komitmen Satu Data yang disepakati pada Desember 2019 lalu.

Baca juga: Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional, Kementan Kucurkan Bantuan Padat Karya