Transaksi Digital Dinilai Bisa Menekan Potensi Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior INDEF Aviliani mengatakan, transaksi pembayaran secara digital bisa membuat tingkat korupsi di Indonesia berkurang.

Sebab, menurut dia, di dalam prosesnya, semua transaksi bisa tercatat sistematis dan dapat dipercaya di mana saja.

"Ini bisa mengurangi korupsi yang cukup signifikan, karena ini transaksinya bisa ditrusting," ujar Aviliani saat jumpa pers virtual: Inovasi Berbasis Teknologi dan Prediksi Tren Perjalanan Traveloka 2021 yang disiarkan secara virtual, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Bank DKI Sediakan Pembayaran Digital untuk Donasi ke PMI

Aviliani mencontohkan, ada salah satu negara yang sudah menerapkan pembayaran digitalisasi.

Saat ini, di negara tersebut, tingkat korupsinya terus menurun.

"Jadi saya kira ini salah satu hal yang perlu dipertimbangkan," ucap dia.

Selain itu, Aviliani juga menilai penggunaan alat pembayaran menggunakan metode pembayaran digital atau cashless sudah sangat berkembang.

Apalagi, kata dia, saat ini sudah semakin banyak jumlah penggunanya dan perangkat pendukungnya sudah tersebar di mana-mana.

Baca juga: Aplikasi Pembayaran Digital KasPro Luncurkan Fitur Investasi Emas

Selain bisa mengurangi tingkat korupsi, pembayaran melalui digital juga dipercaya bisa mengurangi cost untuk mencetak uang.

Menurut dia, pemerintah pun tidak perlu lagi menggelontorkan biaya tambahan untuk proses produksi ataupun membeli kertas untuk dicetak.

Aviliani juga menyarankan kepada pemerintah untuk terus melakukan literasi keuangan.

Walaupun, menurut dia, literasi keuangan di Indonesia sudah cukup sukses, tetapi sosialisasinya masih harus terus digenjot dan lebih diarahkan kepada hal digitalisasinya.

"Handphone (HP) mereka bisa digunakan untuk bertransaksi dan ini harus diperluas lagi, karena masih banyak literasi keuangan yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Tapi sosialisasinya yang arahnya lebih ke digitalisasi," jelas Aviliani.