Casflow Surplus, Bos BPJS Kesehatan: Bukan Hanya Karena Kenaikan Iuran

JAKARTA, KOMPAS.com - Arus kas atau cashflow BPJS Kesehatan mengalami surplus Rp 18,7 triliun pada 2020 kemarin.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, kondisi keuangan lembaganya membaik bukan serta merta karena kenaikan iuran saja.

“Tentunya kalau bicara surplus tidak hanya tentang karena penyesuaian iuran. Apalagi isunya karena situasi Covid-19, tidak seperti itu,” ujar Fachmi dalam konferensi pers virtual, Senin (8/2/2021).

Kendati begitu, Fachmi pun tak menampik ada faktor pandemi Covid-19 yang membuat cashflow BPJS Kesehatan mengalami surplus.

Baca juga: BCA Catat Laba Bersih Rp 27,1 Triliun Sepanjang 2020

Namun, kata dia, ada juga upaya dari direksi dalam mengelola pembiayaan yang membuat keuangan lembaganya berangsur sehat.

“Walaupun berpengaruh terhadap utilitasi, namun kami berupaya sungguh-sungguh mengendalikan pembiayaan ini. Jadi kalau bisa dilihat di sini, jumlah tagihan yang dikembalikan ke faskes dengan sistem tata kelola yang ada di BPJS Kesehatan itu sepanjang lima tahun ini Rp 20,78 triliun,” kata dia.

Namun, Fachmi mengakui pihaknya masih ada kekurangan dalam mengelola JKN-KIS ini. Atas dasar itu, dia pun meminta maaf kepada semua pihak jika selama dia menjabat dari 2016 hingga 2020 lalu masih ada kekurangan dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam menjalankan amanah yang dipercayakan kepada kami itu ada hal-hal yang kurang berkenan di masyarakat. Masyarakat merasa bahwa masih banyak hal-hal yang menbuat masyarakat menjadi menderita, kami sekali lagi dengan tulus mohon dimaafkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan mulai berlaku per 1 Januari 2021.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2021 ini mengacu pada ketentuan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Dengan adanya perubahan iuran, pemerintah berharap desifit pada BPJS Kesehatan bisa berkurang.

Baca juga: Ini Strategi Widodo Makmur Unggas Gaet Investor

Berikut daftar iuran yang harus dibayarkan peserta BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 (tarif BPJS Kesehatan 2021):

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan dibayar oleh pemerintah, baik lewat APBN pemerintah daerah maupun APBN pemerintah pusat.

Iuran Peserta Pekerja Penerima Upah

* Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri dari PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan. Ketentuannya 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.