Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapor ke Jokowi, Luhut Minta BPKP Audit Kementerian soal Penggunaan Produk Lokal

Kompas.com - 20/05/2021, 21:37 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya telah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penggunaan produk lokal pada kementerian/lembaga.

Menurut dia, dalam mendorong gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) masih banyak kementerian/lembaga yang belum menjalankannya secara optimal.

Oleh sebab itu, Luhut usul untuk ada pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal penggunaan produk dalam negeri di kementerian/lembaga.

"Saya laporkan pada Bapak Presiden beberapa waktu lalu, perlu diaudit BPKP setiap kementerian/lembaga, berapa banyak yang menggunakan produk dalam negeri dan di mana bottle necking-nya. Sehingga kita bisa melaksanakan ini (optimalkan produk lokal)," ujar Luhut dalam acara pembukaan festival UMKM Joglosemar yang ditayangkan secara virtual, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Kala Luhut Curhat Susahnya Cari Investasi 1 Miliar Dollar AS ke Indonesia

Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan belanja modal dan barang sekitar Rp 1.300 triliun setiap tahunnya. Setelah disisir ditemukan potensi Rp 470 triliun yang bisa digunakan untuk memenuhi pengadaan dari produk dalam negeri.

"Angka yang kita dapat sementara ada Rp 470 triliun yang bisa dibuat di dalam negeri. Lalu coba disisir lagi, paling rendah itu ada Rp 300 triliun per tahun yang bisa di buat dalam negeri," katanya.

Menurut Luhut, produk dalam negeri itu bisa dibuat oleh anak bangsa maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sehingga bila kementerian/lembaga memanfaatkan potensi itu dengan maksimal akan sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja dan teknologi anak bangsa.

"Tetapi masih banyak teman-teman (kementerian/lembaga) yang belum melakukan hal ini," imbuh dia.

Padahal bila hal itu dilakukan dengan baik, menurut Luhut, bila dikonversi setidaknya ada sekitar 22 miliar dollar AS dana dari APBN yang bisa diinvestasikan untuk membangun produk dalam negeri.

Jika dalam 5 tahun anggaran itu dibelanjakan untuk produk-produk buatan lokal, setidaknya 100 miliar dollar AS akan menjadi investasi untuk mendorong perekonomian Indonesia melalui pelaku usaha dalam negeri. Ia bilang, nilai itu cukup sulit didapatkan dari investor luar.

"Betapa sulitnya mendapatkan investasi senilai 100 miliar dollar AS dalam 5 tahun, tetapi ini ada di depan mata kita sendiri. Jadi efisiensi dan harus kerja secara terintegrasi. Saya titip untuk semua kementerian/lembaga, ayo sukseskan mengenai BBI ini dengan konkret, membeli barang-barang buatan dalam negeri," kata Luhut.

Baca juga: Luhut: Saya Titip Semua Kementerian/Lembaga untuk Membeli Produk Dalam Negeri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Cara Beli Token Listrik di ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI

Cara Beli Token Listrik di ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI

Spend Smart
Cara Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia dan Syaratnya

Cara Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia dan Syaratnya

Spend Smart
Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 21,5 Triliun

Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 21,5 Triliun

Whats New
Indosat Catat Laba Rp 1,29 Triliun di Kuartal I-2024

Indosat Catat Laba Rp 1,29 Triliun di Kuartal I-2024

Whats New
Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 432 Miliar pada Kuartal I-2024

Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 432 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Inaplas Dukung Pemerintah Atasi Polusi Sampah Plastik

Inaplas Dukung Pemerintah Atasi Polusi Sampah Plastik

Whats New
Program Pemberdayaan Daerah Gambut di Bengkalis oleh PT KPI Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Program Pemberdayaan Daerah Gambut di Bengkalis oleh PT KPI Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Whats New
Astra Internasional Bakal Tebar Dividen Rp 17 Triliun, Simak Rinciannya

Astra Internasional Bakal Tebar Dividen Rp 17 Triliun, Simak Rinciannya

Whats New
Emiten Nikel IFSH Catat Penjualan Rp 170 Miliar di Kuartal I 2024

Emiten Nikel IFSH Catat Penjualan Rp 170 Miliar di Kuartal I 2024

Whats New
Starlink Telah Kantongi Surat Uji Laik Operasi di Indonesia

Starlink Telah Kantongi Surat Uji Laik Operasi di Indonesia

Whats New
Laba Bersih BNI Naik 2,03 Persen Menjadi Rp 5,3 Triliun pada Kuartal I-2024

Laba Bersih BNI Naik 2,03 Persen Menjadi Rp 5,3 Triliun pada Kuartal I-2024

Whats New
Bank Mandiri Jaga Suku Bunga Kredit di Tengah Tren Kenaikan Biaya Dana

Bank Mandiri Jaga Suku Bunga Kredit di Tengah Tren Kenaikan Biaya Dana

Whats New
Bukan Dibebaskan Bea Cukai, Denda Impor Sepatu Bola Rp 24,74 Juta Ditanggung DHL

Bukan Dibebaskan Bea Cukai, Denda Impor Sepatu Bola Rp 24,74 Juta Ditanggung DHL

Whats New
Kerja Sama dengan PBM Tangguh Samudera Jaya, Pelindo Optimalkan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok

Kerja Sama dengan PBM Tangguh Samudera Jaya, Pelindo Optimalkan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com