Menko Airlangga Sebut Perppu Cipta Kerja Jadi Langkah Mitigasi Dampak Krisis Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menyebut, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global.

Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3/2023). Pada rapat ini Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang (UU).

"Perpu Cipta Kerja merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global. Ibaratnya, mencegah lebih bagus daripada memadamkan kebakaran. Perppu Cipta Kerja mencegah kebakaran terjadi dan meluas," ujar Airlangga.

Ia menuturkan, saat ini perekonomian global terus diterpa oleh berbagai tantangan yang dapat memicu terjadinya resesi global, kondisi yang disebut sebagai 'The Perfect Storm'.

Baca juga: Sekjen Kemenaker: Dalam Perppu Cipta Kerja Sudah Akomodasi Kepentingan Buruh

Tantangan yang dihadapi tersebut antara lain, pandemi Covid-19 yang belum usai, inflasi yang semakin tinggi pasca pemulihan pandemi yang diperparah dengan perang Rusia-Ukraina, hingga pengetatan kondisi keuangan di berbagai negara di dunia yang kemudian menyebabkan perlambatan perekonomian global.

Oleh sebab itu, kata dia, diperlukan kepastian hukum untuk Indonesia bisa menghadapi situasi dan kondisi serta dinamika global saat ini. Namun, UU Cipta Kerja belum bisa dilaksanakan karena perlunya perbaikan sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Padahal, menurut Airlangga, UU Cipta Kerja itu akan sangat berdampak kepada perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja saat ini dan ke depannya.

Baca juga: Tiga Serikat Buruh Besar Tempuh Jalur Judicial Review Perppu Cipta Kerja

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada negara untuk memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun. Pada jangka waktu itu, tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru.

"Hal ini menciptakan kegamangan bagi pelaku usaha yang akhirnya memutuskan untuk 'wait and see' terkait keputusan untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia," kata Airlangga.