Perbaiki Jalan di Lampung, Pemerintah Hindari Tumpang Tindih Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran dalam program perbaikan jalan rusak di Provinsi Lampung.

Jalan rusak yang akan diperbaiki menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) sebesar Rp 800 miliar, tidak akan sama dengan ruas jalan rusak yang akan diperbaiki Pemerintah Provinsi Lampung dengan dana sebesar Rp 750 miliar.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan hal ini karena dalam pelaksanaan pembangunan tidak boleh terjadi duplikasi dalam pembayaran proyek.

"Prinsip untuk pelaksanaan pengerjaan dan pembayarannya itu tidak boleh terjadi duplikasi, karena kalau terjadi duplikasi itu bakal jadi temuan dan itu bisa dianggap pemborosan negara atau bahkan korupsi. Itu tidak diperbolehkan dalam disiplin anggaran," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (11/5/2023).

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Anggaran Pembangunan Jalan di Lampung

Aturan soal larangan tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah ada dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Meski begitu, pemerintah belum dapat memastikan 15 ruas yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah pusat sama atau berbeda dengan 15 ruas yang akan diperbaiki oleh Pemprov Lampung.

"Bisa sama, bisa enggak (dengan Pemprov Lampung)," kata Endra.

Baca juga: Pemerintah Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung, Beban APBN Bakal Bertambah?

Dia melanjutkan, apabila ada kesamaan ruas jalan yang akan diperbaiki maka harus dipilih salah satu yang menangani perbaikan jalan apakah itu pemerintah pusat atau Pemprov Lampung. Bisa juga dilakukan dengan program campuran.

Program tersebut artinya jika ada 20 kilometer jalan rusak yang harus diperbaiki maka bisa 10 kilometer diperbaiki pakai dana APBN dan 10 kilometer lainnya diperbaiki pakai dana APBD. Namun penggunaan dana APBN dan APBD tidak boleh untuk memperbaiki ruas yang sama atau tumpang tindih.

Jika ada ruas jalan yang dipilih pemerintah pusat sama dengan ruas yang dipilih Pemprov Lampung lalu diputuskan untuk dikerjakan oleh Pemprov Lampung, maka anggaran dari APBN akan dialihkan untuk memperbaiki jalan rusak lain yang ada di Provinsi Lampung.

Baca juga: Cerita Erick Thohir Ikut Jokowi Tinjau Jalan di Lampung, Mobil Sempat Nyangkut di Kubangan Lumpur

Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat dari APBN sebesar Rp 800 miliar akan tetap sama dan tidak berkurang.

Adapun masih banyak ruas jalan yang rusak di Lampung. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemantapan jalan Provinsi Lampung di mana 99 ruas jalan provinsi sepanjang 1.693 kilometer dalam kondisi mantap 77 persen, dan 6.591 ruas jalan kabupaten sepanjang 17.774 kilometer dalam kondisi mantap 50 persen.

Artinya saat ini terdapat sekitar 23 persen jalan provinsi dan 50 persen jalan kabupaten yang dalam kondisi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan yang perlu diperbaiki

"Jadi bukan (anggaran yang sudah dialokasikan bisa) berkurang, tapi dialihkan penanganannya ke ruas lain. Jadi enggak boleh tumpang-tindih, double, duplikasi. Kenapa saya bilang masih banyak (jalan lain yang rusak)? Saya lihatnya dari tingkat kemantapan jalan saja," jelasnya.

Baca juga: Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 800 Miliar

Dia mengungkapkan, dari tiga kondisi kerusakan jalan itu, pemerintah pusat hanya akan membantu memperbaiki jalan yang dalam kondisi rusak berat saja. Sedangkan jalan dengan kondisi rusak sedang dan rusak ringan akan ditangani oleh Pemprov Lampung.

Selain itu, tidak semua jalan daerah Lampung yang rusak berat bisa diperbaiki pemerintah pusat. Jalan-jalan ini akan diseleksi kembali untuk memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam Inpres Nomor 3 tahun 2023 dan harus memiliki kriteria kesiapan seperti tanah tidak bermasalah dan sudah ada desainnya.

"Kesesuaian dengan kriteria Inpres itu antara lain jalannya itu harus jalan yang betul-betul rusak, kemudian jalan itu menghubungkan ke kawasan-kawasan produktif, misalkan sentra pangan, sentra industri, peternakan, perkebunan, tambak, dan lain-lain," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Minta Perbaikan Jalan Rusak Berat di Lampung Diambil Alih Pemerintah Pusat