WSBK Mandalika Masih Butuh Suntikan Dana Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus III (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara usai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bicara terkait penyelenggaraan World Superbike (WSBK) yang merugi Rp 100 miliar.

Sebab Sandi sempat heran WSBK merugi padahal Kemenparekraf ikut terlibat mendanai ajang balap motor internasional itu pada 2022.

Arya mengatakan, Kemenparekraf memang membantu membiayai ajang WSBK pada 2022 dalam hal membayar fee lisensi, yang diakuinya terbilang mahal. Namun, pemerintah hanya satu kali membiayai dari tiga kali ajang WBSK dilaksanakan di Mandalika.

Baca juga: Soal Penghapusan WSBK di Mandalika, Ini Permintaan Sandiaga ke BUMN InJourney

Seperti diketahui, tiga kali ajang WSBK itu berlangsung pada 19-21 November 2021, lalu 11-13 November 2022, serta 3-5 Maret 2023.

"Itu dari tiga kali WSBK dilaksanakan, Kemenparekraf membantunya sekali, enggak apa-apa, terima kasih sudah dibantu. Itu yang dibantu fee lisensinya," ujar Arya dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (21/6/2023).

Pentingnya suntikan dana pemerintah

Ia menuturkan, umumnya hampir di seluruh negara, fee lisensi ajang internasional dibayarkan oleh pemerintah, sebab negara tersebut menjadi tuan rumah atau hosting country. Namun, dari tiga kali penyelenggaraan WSBK, pemerintah hanya mendanai satu kali, selebihnya dibiayai BUMN.

Baca juga: Penonton WSBK Mandalika Lampaui Donnington, Erick Thohir: Bukti Indonesia Mampu Jadi Tuan Rumah Perhelatan Dunia

Arya mencontohkan, seperti halnya Formula E yang diselenggarakan di Jakarta, fee lisensinya didanai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta membayar fee lisensi sebesar Rp 560 miliar untuk penyelenggaraan selama tiga tahun, yakni dari 2022 hingga 2024.

"Formula E itu dibayar APBD DKI Jakarta. Tapi kalau WSBK, itu tiga kali, sekali dibantu oleh pemerintah. Itu (fee lisensi) agak mahal memang. Jadi terima kasih kepada Pak Sandi, tapi jangan terkejut kalau WSBK-nya memang agak tidak begitu menguntungkan, dari tiga dibantu satu," papar dia.

Ia mengaku, pada dasarnya BUMN berharap bisa mendapatkan dukungan pembiayaan fee lisensi dari pemerintah secara terus-menerus, namun ternyata permintaan itu tak bisa dipenuhi oleh Kemenparekraf.

Baca juga: WSBK 2022 Sukses Digelar, Erick Thohir: Tidak Ada Keraguan Atas Kemampuan RI Jadi Tuan Rumah Perhelatan Dunia

"Kami berharap dibantu terus. Sebenarnya kami minta (dibiayai fee lisensi) yang kemarin terakhir (WSBK 2023), cuman enggak dikasih sama Pak Sandi. Enggak apa-apa juga, karena namanya juga minta tolong, dikasih iya, enggak dikasih ya sudah," kata Arya.

"Jadi Pak Sandi jangan terkejut, 'kok bisa (merugi), kami kan bantu'. Oh iya, bantunya cuma sekali dari tiga kali WSBK," imbuh dia.

Arya menambahkan, pada dasarnya kerugian yang diperoleh Sirkuit Mandalika dari penyelenggaraan WSBK adalah hal yang wajar. Sebab, WSBK pertama digelar di 2021, saat penyebaran Covid-19 masih tinggi.

Baca juga: Karena Rugi WSBK Mau Dihapus dari Mandalika, Ini Komentar ITDC

Menurutnya, ajang itu digelar sebagai promosi terhadap pariwisata Indonesia yang terpukul akibat pandemi Covid-19, sehingga wajar jika masih rugi.

"Pada saat itu, semua orang itu melihat bagaimana Indonesia ternyata sangat baik dan siap pariwisatanya, dan pendorong kita adalah WSBK, yang pertama pada saat itu. Jadi kalau ada rugi, yah wajarlah, karena di mana-mana namanya promosi pertama ya memang rugi," kata Arya.

Sebelumnya, Sandiaga Uno merasa heran ajang WSBK dan Moto GP merugi. Adapun kerugian untuk WSBK sendiri mencapai Rp 100 miliar.

Baca juga: Pengamat Pariwisata Sebut Wacana Penghapusan WSBK Mandalika karena Kerugian Perlu Dikaji Ulang

Menurut Sandi, Kemenparekraf ikut mendanai penyelenggaraan kedua ajang balap motor tersebut. Oleh sebab itu, persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab kerugiannya.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business (b to b). Kami melihat, apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengaan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat... Karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," ujarnya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno pada Senin (19/6/2023).

Baca juga: Gubernur NTB Tak Sepakat WSBK Mandalika Dihapus, Sebut Berdampak Positif pada Ekonomi Masyarakat