Investasi Ilegal Kian Beragam, DPR Minta OJK Terus Rilis Regulasi Memadai

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, jenis tawaran investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) semakin beragam. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat terus berhati-hati.

"Saat ini tawaran-tawaran investasi dan pinjol makin marak dan yang menjadi korbannya adalah masyarakat,” kata Misbakhun dalam pernyataan resminya pada acara penyuluhan keuangan di Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).

Dia menjelaskan modus investasi ilegal dan pinjol kian variatif. Oleh karena itu, Misbakhun mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengeluarkan regulasi yang memadai demi melindungi masyarakat.

Baca juga: Pungutan Pajak Pinjol Dinilai Perlu Dikaji Ulang, Ini Alasannya

Ilustrasi investasi(Dok. SHUTTERSTOCK/LOOKERSTUDIO) Ilustrasi investasi.

“Maka dari itu perlu dibuatkan aturan-aturan yang mengatur tentang investasi dan pinjol untuk mencegah penipuan-penipuan yang modusnya semakin bervariasi. Jangan sampai bapak dan ibu sekalian sebagai konsumen menjadi korban,” tuturnya.

Misbakhun juga secara khusus menjelaskan fungsi dan tugas OJK. Dia menjelaskan OJK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB).

Untuk memudahkan peserta penyuluhan memahami tugas dan fungsi OJK, Misbakhun menyodorkan berbagai contoh. Dia mengatakan para peserta penyuluhan tentu memiliki motor.

Menurut Misbakhun, biasanya banyak warga membeli motor secara kredit.

Baca juga: 4 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Ajukan Pinjol

“Kalau kredit, kan bapak ibu berhubungan dengan leasing (perusahaan pembiayaan). Nah, leasing inilah yang diawasi oleh OJK,” katanya.

Menurut Misbakhun, warga bisa melaporkan perusahaan leasing yang nakal ke OJK. Misalnya, ada perusahaan leasing yang menarik sepeda motor kreditan karena pemiliknya telat sebulan menyicil.