Bangun Infrastruktur Hijau, Pemerintah Dongkrak Pembangkit EBT hingga Ekosistem Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen untuk menekan produksi emisi gas rumah kaca (GRK), sebagai realisasi dari ratifikasi Perjanjian Paris. Komitmen ini bakal dilakukan melalui berbagai upaya pembangunan infrastruktur hijau nasional.

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memangkas 31,9 persen emisi GRK pada 2030 dengan upaya sendiri. Sementara itu, dengan bantuan internasional emisi GRK ditargetkan dapat dipangkas hingga 43,2 persen.

"Kita juga berkomitmen untuk mencapai nol emisi karbon pada 2060," ujar dia, dalam acara ASEAN Indo-Pacific Forum di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Indonesia Punya Potensi Investasi Rp 9.376 Triliun di Sektor Infrastruktur Hijau

Lebih lanjut Pahala bilang, untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah berfokus pada 5 inisiatif pembangunan infrastruktur hijau. Pertama, pemerintah akan mendongkrak kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Pahala menyebutkan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari panas bumi dengan potensi 22 gigawatt, air 75 gigawatt, hingga biomass 60,6 gigawatt. Oleh karenanya, untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah telah menuangkan rencana pemanfaatan energi terbarukan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

Kemudian, pemerintah juga akan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar hijau seperti biofuel hingga hidrogen hijau. Langkah ini telah dilakukan PT Pertamina (Persero) dengan meluncurkan sejumlah produk bahan bakar hijau.

Upaya ketiga yang dilakukan pemerintah ialah pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Pahala menyebutkan, upaya ini dilakukan dengan mengandalkan besarnya cadangan nikel dalam negeri. Dengan cadangan nikel sebesar 26 persen cadangan global, Indonesia berencana membangun industri baterai dengan kapasitas mencapai 140 GWh pada 2030.

Pada saat bersamaan, pemerintah berencana membangun klaster industri hijau, sehingga dapat terkoneksi satu sama lain. Hal ini diperlukan agar Indonesia dapat berpartisipasi dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.

"Sebagaimana kita tahu, seluruh negara ASEAN memiliki ambisi menjadi bagian dari rantai pasok ekosistem kendaraan listrik global," kata Pahala.

Terakhir, pemerintah akan memperkuat sinergitas industri hijau lintas negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Langkah konkrit dari sinergi ini ialah melalui pembangunan pelabuhan ramah lingkungan dan penyimpanan ramah lingkungan.

"Hal tersebut menjadi elemen kunci dalam mengembangkan ekosistem yang lebih kohesif dan regionalisasi rantai pasokan ekosistem kendaraan listrik," ucap Pahala.

Baca juga: Indonesia dan Korea Selatan Resmi Kerja Sama Bangun Infrastruktur Hijau