Wapres Ma’ruf Amin Minta Perbaikan Insentif dalam Eksplorasi Panas Bumi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta untuk dilakukan perbaikan insentif dan kualitas data dalam kegiatan eksplorasi panas bumi. Tujuannya, untuk mendorong pengembangan sektor panas bumi sebagai sumber energi bersih di Indonesia.

Hal itu diungkapkannya dalam acara The 9th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (20/9/2023).

Ma’ruf mengatakan, perbaikan perlu dilakukan sebagai upaya menurunkan risiko pengembangan panas bumi Indonesia, sekaligus menjaga harga jual listrik panas bumi yang lebih kompetitif.

"Saya minta dilakukan perbaikan kualitas data serta insentif dalam kegiatan eksplorasi panas bumi," ujar dia.

Baca juga: Ini Strategi Pemerintah Terapkan Energi Bersih di Sektor Ketenagalistrikan

Ia menuturkan, pemerintah saat ini sudah menyediakan insentif kegiatan eksplorasi panas bumi dalam bentuk pendanaan melalui program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan program mitigasi risiko sumber daya panas bumi.

Seiring dengan dimintanya insentif kegiatan eksplorasi panas bumi diperbaiki untuk semakin memikat investor, Ma'ruf berharap fasilitas ini bisa dimanfaatkan pelaku industri.

"Saya berharap para pengembang panas bumi dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Dari sisi perbaikan kualitas data, lanjutnya, Kementerian ESDM perlu memperluas pendataan di lokasi yang datanya belum mencukupi untuk mempermudah pengembang sektor panas bumi.

Lewat perbaikan yang dilakukan diharapkan bisa mempercepat pemanfaatan potensi energi terbarukan dari panas bumi. Lantaran, dari potensi panas bumi yang mencapai 23 megawatt (MW), saat ini baru termanfaatkan sebesar 2,4 GW.

Maka pemerintah akan terus mendorong pengembangan sektor panas bumi melalui skema bisnis yang lebih menjanjikan dan dengan inovasi teknologi yang terjangkau.

"Dengan dukungan ini diharapkan pada 2060 kapasitas pembangkit panas bumi di Indonesia bisa mencapai 22 GW," katanya.

Ma'ruf berharap keberadaan pembangkit panas bumi dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekononomi lokal dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat masyarakat di sekitar wilayah kerja.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah daerah (pemda) dan pengembang bekerja sama maksimalkan potensi pemerataan langsung panas bumi, baik untuk pengelolaan di sektor agrikultur sarana rekreasi edukatif dan pariwisata di wilayah yang dikelola.

"Saya berharap pemda bisa berperan lebih aktif dan menjadi fasilitator dalam kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi, sekaligus memberikan pemahaman secara holistik pada masyarakat terkait potensi, dampak dan prospek pelaksanaan proyek pengembangan panas bumi di wilayah masing-masing," tutup Ma'ruf.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Alihkan Sebagian Anggaran Subsidi Fosil untuk Energi Bersih