Luhut: Permasalahan Sampah di Laut Bukan Pekerjaan yang Bisa Selesai dalam 5 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, persoalan sampah di laut tidak akan bisa selesai dalam satu atau dua periode pemerintahan.

Justru dia memperkirakan masalah sampah di laut tersebut akan selesai sekitar 20 tahunan.

"Jadi, ini bukan pekerjaan 5 tahun, 10 tahun. Ini mungkin pekerjaan sampai 20 tahun. Semua harus berkelanjutan," ujarnya dalam Forum Merdeka Barat (FMB), Senin (25/9/2023).

"Jadi tidak boleh berpikir ini akan selesai oleh satu presiden, enggak bisa. Karena begitu banyak sekali masalah yang harus diselesaikan," sambung Luhut.

Baca juga: Luhut Ungkap Jokowi Sudah Capek Hadiri Forum Internasional yang Tak Ada Hasil Konkret

Sebagai contoh, penyelesaian masalah Sungai Citarum, di Jawa Barat, yang sempat diberitakan oleh media asing dan dicap sebagai sungai terjorok di bumi.

"Kita dituduh paling jorok, seperti Sungai Citarum. Sungai Citarum itu dituduhkan dulu the dirty rivers on earth di New York Times, 4 atau 5 tahun lalu," ucap Luhut.

Sekarang, kata Luhut, sungai tersebut 70 persen telah dilakukan pembersihan. Di sekitar kawasan Sungai Citarum juga dibangun pengolahan daur ulang sampah.

"Sekarang 70 persen sudah kita clean up. Kita didik rakyat sekitarnya, kita bikin proses (daur ulang) sampah sekitarnya, bisa kok," ujarnya.

Baca juga: Banggakan Ekonomi RI di Hadapan Pemerintah UEA, Luhut Miris Dikritik Rakyat Sendiri

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini mengajak kepada seluruh masyarakat termasuk pengamat agar bekerja sama menyelesaikan masalah tersebut.

Dia juga meminta kepada calon pemimpin Republik Indonesia (RI) yang akan datang untuk meneruskan pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang ini yang belum tuntas.

"Apa yang ada saat ini diteruskan saja. Nanti (kurangnya) diperbaikin sana sini. Karena tidak akan ada lari dari masalah climate change (perubahan iklim)," ucap Luhut.

Baca juga: Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya Karena Pemilu